Brindonews.com
Beranda Advertorial Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Halmahera Timur: OPD Harus Proaktif dan Responsif

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Halmahera Timur: OPD Harus Proaktif dan Responsif

Pembukaan Musrenbang RKPD 2027 Pemda Halmahera Timur. (Istimewa)

TERNATE,BRN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, resmi menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini bertujuan menyinergikan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih partisipatif dan berkelanjutan. 

Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, dalam sambutannya menyampaikan saat ini pemerintah daerah pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks sehingga dibutuhkan kerja keras dan percepatan langkah.

“Diperlukan kerja keras, sinergi serta percepatan langkah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju,” tegas Ubaid.

Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Fokus utamanya adalah membangun fondasi transformasi menuju visi besar “Halmahera Timur Tanbirahi Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”. 

Adapun Musrenbang tahun ini mengusulkan tema “Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pemerintah Daerah”. Dari hasil Musrenbang di 10 kecamatan, tercatat sebanyak 282 usulan prioritas yang masuk, dengan rincian:

  1. 206 usulan bidang infrastruktur.
  2. 57 usulan bidang perekonomian.
  3. 19 usulan bidang sosial budaya.

Ubaid juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif menjemput bola dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia meminta setiap rencana kerja (Renja) harus menjadi penjabaran konkret dari Renstra OPD dengan output yang jelas, baik dari segi lokasi maupun volume.

“Kepala OPD harus proaktif dan responsif terhadap kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Setiap kegiatan harus memiliki output yang jelas dan sesuai dengan kebijakan pembangunan,” tambahnya.

Selain menyerap aspirasi dari bawah, Ubaid mengingatkan pentingnya menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk program quick win seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan. Ia berharap forum ini menghasilkan rumusan program yang efektif dan tepat sasaran demi kemajuan Halmahera Timur ke depan. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan