BPK RI Periksa Bantuan Operasional Pendidikan Halsel Selama 30 Hari
HALSEL, BRN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar pada satuan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga semester I 2026.
Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menerima kunjungan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di ruang kerjanya, Kamis (22/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Helmi didampingi Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Farid Husen, Kepala Bapperida Muhammad Nur, serta Kepala Dinas Pendidikan Siti Khotija.
Baca Juga:
“Pemeriksaan tersebut akan dilaksanakan selama 30 hari di Kabupaten Halmahera Selatan,” kata Helmi saat menerima tim pemeriksa BPK RI.
Ia menjelaskan, pemeriksaan kinerja pendahuluan tersebut berfokus pada pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan selama 2025 dan semester pertama 2026.
Menurut Helmi, pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas BPK RI untuk mengevaluasi pengelolaan bantuan operasional pendidikan, termasuk sejauh mana pengelolaannya mendukung kebutuhan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di Halmahera Selatan.
Sejumlah perangkat daerah, baik dinas maupun badan, juga akan menjadi objek pemeriksaan sesuai ruang lingkup yang ditetapkan tim BPK RI.
Pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai tata kelola bantuan operasional pendidikan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan.
Pemkab Halmahera Selatan berharap proses pemeriksaan dapat mendorong pengelolaan bantuan operasional pendidikan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat mendukung kebutuhan satuan pendidikan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. (Al/Red)
Selanjutnya
Artikel Terkait
