Brindonews.com


Beranda News Bapenda Maluku Utara Minta Bantu KPK Fasilitasi

Bapenda Maluku Utara Minta Bantu KPK Fasilitasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


TERNATE, BRN
– Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi
Maluku Utara meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait bandelnya PT IWIP.
Permintaan pendampingan lembaga antirasuah ini menyusul bandelnya perusahaan
ekstraaktif asal Negeri Tirai Bambu itu.





Kepala Bapenda
Maluku Utara, Zainab Alting mengharapkan KPK dapat memfasilitasi. Keterlibatan
KPK diharapkan membuat IWIP taat membayar pajak, terutama pajak air permukaan
yang ditunggak.



“Sudah lima kali loh
kita datangi, namun partisipasi pajak air permukaan tidak ada progres yang
signifikan. Pajak kendaraan juga demikian,” terang Zainab saat memaparkan
materinya dalam Rapat Dengar Pendapat Usaha Pertambangan Maluku Utara di Red
Corner Resto dan Cafe, di Kelurahan Tanah Raja, Ternate Utara, Kamis, 13
Oktober.





Zainab mengatakan,
soal kepatuhan pajak, PT Wanatiara dan Harita Nikel di Pulau Obi lebih baik dibangikan
IWIP. Jangankan pajak, data berapa berapa banyak kendaraan perusahaan saja belum
dipenuhi.

“Di data rekapan
kami nol, padahal mereka punya kendaraan cukup banyak. Katanya nanti diberikan
data kendaraan bermotor untuk diregistrasi oleh kapolda, itu janji mereka saat
kami berkunjung kemarin. Dan sampai hari ini baru 26 unit kendaraan yang datanya
diberikan ke kami. PT IWIP sepertinya tidak mempunyai itikad yang baik untuk
membayar pajak,” katanya.

Zainab menyatakan
pihaknya berencana memasang alat pengukur debit air di IWIP. Dipasang dalam
rangka mengetahui data real penggunaan debit air.





“Dari alat inilah
kita tahu pemakaian setiap harinya berapa banyak,” ucapnya.

Ketua Satgas
Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, kesulitan Bapenda
Maluku Utara dalam mendapat data kendaraan IWIP secepatnya ditasai. Termasuk memfasilitasi
pembayaran pajak.

“Pajak air permukaan
kok angkanya lebih rendah daripada Harita. Ini belum termasuk pajak restauran
yang kata tidak bayar. Kemudian ditambah lagi PPJ non PLN. kami akan koordinasi
formal maupun informal dengan IWIP,” sebutnya. (red)








Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan