Sinergi Membangun Negeri: KNPI dan BPJN Beradu Gagasan Kawal Infrastruktur Maluku Utara
TERNATE, BRN — Semangat kolaborasi untuk mendorong kemajuan daerah tercermin dalam pertemuan antara DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Senin (4/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kalangan pemuda untuk mengambil peran strategis dalam mengawal pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan di Maluku Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, yang baru menjabat sejak 24 April 2026, menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan.
Baca Juga:
Pria yang akrab disapa Mato tersebut menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga menyangkut masa depan daerah.
“Kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima masukan. Pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya soal aspal dan beton, tetapi bagaimana kita membangun masa depan Maluku Utara secara bersama,” ujarnya.
Ketua KNPI Maluku Utara, Imanullah Muhammad, menyambut positif keterbukaan tersebut. Ia menegaskan bahwa KNPI siap berperan aktif sebagai mitra kritis sekaligus strategis dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah.
“KNPI siap menjadi garda terdepan. Kami mendorong adanya program yang konkret, sekaligus membawa aspirasi masyarakat dari desa hingga kota untuk memastikan konektivitas benar-benar terwujud,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, pengurus KNPI menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan di beberapa wilayah strategis.
Ketua Bidang KNPI, Alan Ilyas, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan ruas jalan Payahe–Saketa, jalan lingkar Obi, konektivitas Halmahera Tengah–Halmahera Timur, serta sejumlah titik di Halmahera Selatan.
Ia menekankan bahwa konektivitas wilayah merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Konektivitas adalah kunci ekonomi. Jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan, maka koordinasi yang kuat dengan BPJN menjadi solusi yang tidak bisa ditawar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris KNPI, Samir Jahum, turut menyampaikan harapan agar pembangunan jalan di Pulau Makian dapat menjadi perhatian prioritas, mengingat kebutuhan akses transportasi yang masih terbatas di wilayah tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Abdul Hamid Payapo menyatakan kesiapan BPJN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia memastikan setiap masukan dari elemen pemuda dan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi penguatan sinergi antara pemerintah dan pemuda dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di Maluku Utara. (Tim)
Selanjutnya
Artikel Terkait
