Bandel, Komisi III dan IV Desak Evaluasi Kadis Kesehatan Malut
TERNATE, BRN – Kepala OPD-OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menunjukan sikap bandel. Undangan DPRD untuk mengevaluasi progres kegiaatan fisik pun tidak direspon.
Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Maluku Utara. Dinas ini diundang Komisi III dan IV untuk rapat terkait kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sofifi.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara, Haryadi Ahmad mengatakan, pembahasan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Sofifi sangat penting. Sebab, proyek ini menggunakan dana pinjaman SMI.
“Namun Kepala Dinas Kesehatan Idhar Sidi Umar tidak hadir tanpa konfirmasi. Rapat ini sangat urgen,” kata Haryadi, Kamis malam, 7 September.
Menurut politisi PBB ini, selain membahas status kelanjutan pekerjaan, poin penting lain yang dikonfirmasi ialah progres pembangunan dan berakhirnya masa kontrak antara PT. SMI dan Pemprov Maluku Utara.
“Komisi IV tidak pernah menerima laporan prores. Rapat ini kita minta agar dinas kesehatan menjelaskan secara konkrit terkait status kelanjutan pembangunan, apalagi kontrak kerjasama sudah berakhir,” sebutnya.
Haryadi menilai, sikap bandel Idhar Sidi Umar di penghujung periode Gubernur Abdul Gani Kasuba, mempertontokan ketidakpedulian terhadap pemenuhan fasilitas kesehatan.
“Secara kelembagaan dan selaku ketua komisi IV, saya mendesak Pak Gubernur Maluku Utara agar mengevaluasi Idhar Sidi Umar,” tandasnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara, Farida Djama sependapat dengan Haryadi. Srikandi Golkar ini mengatakan, pekerjaan Rumah Sakit Sofifi sebelumnya komisi III dan panitia khusus (pansus) merekomendasikan agar dihentikan sementara. Ini karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya temuan BPK Perwakilan Maluku Utara.
“Dorang (dinas kesehatan) tara hadir, bagaimana mau bahas?,” terangnya. **
Baca Juga:
Selanjutnya
Revsi RTRW Masuk Tahap Konsultasi Publik
Artikel Terkait
