Hardi Musa: Sekda Ricky Itu “bikin diri” dan “biadap”
Diduga Ada Sentimen Politik
|
| Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfat. |
HALTIM, BRN – Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfat melontarkan pernyataan diluar dugaan. Pernyataannya ini pun ditanggapi dengan kalimat “bikin diri” dan “biadap”.
Akar rumput yang memicu dua kalimat tak etis itu berawal dari Ricky menuding sejumlah aset wisata di Pulau Plun hilang akibat ulah Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Timur Hardi Musa. Ricky menyebut raib sejumlah aset itu merugikan daerah mencapai lebih dari Rp.7 miliar.
“Aset itu rusak percuma dan sebagian sudah hilang. Saya minta kepala dinas pariwisata bertangungjawab dan segera memberikan penjelasan lengkap apa alasanya sampai terjadi begitu. Yang bersangkutan (Hardi Musa) bakal dipanggil dimintai keterangan. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp.7 milyar lebih,” kata Ricky, Senin kemarin, 16 Agustus.
Ricky mempertanyakan biaya pemeliharaan atau perawatan aset. Mantan Kepala BP4D mengatakan, alasan kehilangan dan kerusakan aset wisata karena ketidaksediaan aggaran dirasanya tidak masuk akal.
“Sangatlah tidak mungkin (kepala dinas tidak melihat permasalahan secara jelas). Kalau bicara anggaran ada atau tidak, berarti ini klisit, yang artinya di dinas itu tidak ada angaran. Kan ada anggaran, aktifitas lain kepala dinas saja angaran (tidak punya itikad merawat dan melindungi asset). Ini bukan soal ketersediaan angaran, tapi masalahnya bagaimana komitmen melihat masalah itu secara jelas (minimal tempatkan orang untuk melindungi aset),” ucapnya.
Hardi Musa yang dikonfirmasi membantah. Hardi menyebut tudingan dan pernyataan Ricky tidak berdasar. Apalagi, sambung Hardi, tudingannya itu soal kerugian daerah yang mencapai Rp.7 miliyar.
“Persoalan di Pulau Plun itu proses hukum sudah selesai (inkrah pengadilan) dan kerugianya kurang lebih Rp.300 juta. Jang bicara deng tulis sabarang, mau saya bikin heboh besok?. Sekda itu bikin diri tahu samua keadaan disini, biadap,” terang Hardi menanggapi pernyataan Ricky.
Baca Juga:
Hardi mengemukakan, kerugian daerah Rp.7 milyar yang klaim Ricky diduga ada sentimen politik. Menurut Hardi, beda pilihan dalam Pilkada 2020 lalu berimbas pada skema pencopotannya dari kepala dinas pariwisata.
“Masalahnya karena sekda berkeinginan saya dinonjobkan dan tidak lagi diberikan jabatan,” ujarnya. (mal/red)
Artikel Terkait
