Britari Maluku Utara: Buruh Perempuan Jadi Kekuatan Utama Ekonomi, Bukan Sekadar Pelengkap
TERNATE,BRN – Sekretaris Brigade Putri Indonesia (Britari) Maluku Utara, Ratika David, menegaskan bahwa peran buruh perempuan dalam struktur ekonomi telah mengalami pergeseran signifikan.
Kini, perempuan bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja pelengkap, melainkan kekuatan utama yang menopang stabilitas ekonomi keluarga sekaligus nasional.
“Di tingkat rumah tangga, perempuan mengambil peran strategis sebagai penyumbang utama pendapatan. Tekanan kebutuhan hidup yang meningkat memaksa banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujar Ratika dalam keterangannya, Jumat (01/05/2026).
Baca Juga:
Menurutnya, kontribusi nyata ini terlihat di berbagai sektor produktif, mulai dari manufaktur hingga pertanian. Kehadiran buruh perempuan kini menjadi kebutuhan sistemik dalam pembangunan ekonomi negara. Namun, posisi strategis ini dibarengi dengan tantangan besar, yakni beban ganda.
“Perempuan dituntut menjalankan peran ganda sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga. Tanggung jawab domestik tetap melekat meskipun mereka aktif di sektor formal maupun informal,” tambahnya.
Ratika juga menyoroti adanya pergeseran peran perempuan dari sekadar objek menjadi subjek pembangunan. Hal ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan hingga pengawasan program pembangunan, terutama di tingkat desa.
Dunia usaha sendiri, cenderung memilih tenaga kerja perempuan karena dinilai lebih ulet, telaten, dan disiplin. Sayangnya, persepsi positif ini sering kali tidak sejalan dengan kesejahteraan.
Persoalan klasik seperti upah rendah dan perlindungan kerja yang minim, masih menghantui para buruh perempuan.
Selain peran buruh, Sekretaris Britari Malut ini juga mengkritisi persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai masih menyisakan masalah krusial bagi keberlanjutan ekonomi daerah dan nasib tenaga kerja. Ia mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan untuk melahirkan regulasi yang lebih berpihak pada pekerja.
“Buruh perempuan berada di garis depan pembangunan, namun mereka masih menghadapi tantangan struktural. Kebijakan harus memastikan mereka tidak hanya menjadi objek produksi, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak,” pungkasnya. (*)
Artikel Terkait
