Jelang Musda VI HIPMI Malut, Dewan Pembina Apresiasi Para Kandidat dan Ingatkan Soal Independensi
TERNATE, BRN – Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku Utara, sejumlah nama mulai mencuat sebagai bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Malut. Fenomena ini mendapat perhatian dan apresiasi dari Dewan Pembina organisasi tersebut.
Anggota Dewan Pembina BPD HIPMI Malut, Benyamin Idris, menyampaikan bahwa munculnya figur-figur muda dengan latar belakang sebagai pelaku usaha aktif mencerminkan semangat regenerasi yang sehat di tubuh HIPMI.
“Kami sangat mengapresiasi para kader HIPMI yang telah menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon ketua umum. Ini menunjukkan gairah organisasi dan semangat kepemimpinan di kalangan pengusaha muda Malut terus tumbuh,” ujar Benyamin dalam keterangannya, Kamis 14 Agustus.
Sejauh ini, lima nama yang disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum BPD HIPMI Malut adalah Imran Guraci, Sofyan Abidin, Rio Pawane, Firdaus Amir, dan Ronal Sumampouw. Kelimanya disebut telah mulai melakukan konsolidasi internal serta terpublikasi secara terbuka melalui berbagai media.
Meski menyambut baik dinamika yang muncul menjelang Musda, Benyamin mengingatkan pentingnya menjaga jati diri HIPMI sebagai organisasi independen dan nonpartisan. “HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha muda yang independen, tidak berafiliasi dengan partai politik maupun kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Pasal 6 ayat 1 Anggaran Dasar HIPMI,” tegasnya.
Ia menekankan, posisi Ketua Umum BPD HIPMI harus bebas dari keterikatan dengan jabatan politik atau birokrasi. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen moral demi menjaga integritas dan independensi organisasi.
Sebagai contoh, ia menyebutkan langkah yang diambil oleh Ketua Umum BPP HIPMI sebelumnya, Mardani H. Maming, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu demi menegaskan posisi HIPMI sebagai organisasi pengusaha, bukan birokrat. Hal serupa juga dilakukan oleh Ketua Umum BPP HIPMI saat ini, Akbar Bukhari, yang memilih mundur dari anggota DPRD Sumatera Utara karena keterkaitannya dengan partai politik.
“Langkah-langkah itu adalah bentuk tanggung jawab moral. Maka dari itu, kami berharap para calon Ketua Umum HIPMI Malut juga menunjukkan komitmen yang sama,” ujar Benyamin.
Dewan Pembina berharap agar para kandidat yang akan bertarung dalam Musda VI benar-benar memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar HIPMI. Independensi, menurut Benyamin, bukan sekadar formalitas, tetapi prinsip yang harus dijaga agar organisasi tetap menjadi ruang tumbuh bagi pengusaha muda, bukan kendaraan politik praktis.
“Kami mencermati bahwa beberapa calon memiliki latar belakang tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi juga berkaitan dengan jabatan di pemerintahan atau terafiliasi dengan partai politik. Ini bukan pelarangan, tetapi kami menyerukan kesadaran moral agar HIPMI tetap berada pada jalurnya,” ujarnya.
Baca Juga:
Benyamin juga menegaskan bahwa Dewan Pembina akan terus mendukung proses Musda VI berjalan demokratis, inklusif, dan bermartabat.
“Kami berharap Musda kali ini bisa melahirkan pemimpin baru yang mampu membawa HIPMI Malut lebih baik, berintegritas, dan tetap berdiri tegak sebagai organisasi independen yang fokus pada pembangunan ekonomi dan kewirausahaan,” pungkasnya. (ham/red)
Artikel Terkait
