Pasukan Gubernur Walk Out.

Penyerahan Hasil Persetujuan Dokumen Usulan Hak Angket 27 IUP

Alhamdulillah Hak Angket 27 IUP
Diterima 

SOFIFI
– Demi membela
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Fraksi Partai Keadilan Sejathera (PKS) lebih
memilih Walk Out dari Paripuran pengesahan Hak Angket 27 Ijin Usaha
Pertambangan yang di duga di manipulasi oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab. Rapat paripurna tersebut dipusatkan di kantor DPRD Malut
Senin (18/9).       

Insiden ini terjadi saat Ketua Komisi
II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wahda Zaenal Imam menyampaikan saran
kepada pimpinan sidang paripurna, dimana Angket 27 IUP ini harus tambahkan aitem
yakni pemasalahan hutang pihak ketiga, problem dana bos, pelantikan eselon III
dan IV serta dan Tunjangan Tambahan Pegawai (TTP) yang juga selama ini belum
diketahui siapa yang menerima dan berapa jumlah pegawai yang wajib menerima.

Tak terima saran tersebut anggota
Fraksi PKS, Alimin Muhammad meminta kepada pimpinan DPRD tidak meyepakati hal
tersebut, dimana fraksi PKS tetap menolak apabila Hak Angket 27 Iup ini
ditambahkan lagi dengan beberapa aitem tersebut. 

Meski begitu, pimpinan DPRD kembali
menanyakan kepada peserta paripurna dan hasilnya usulan Wahda di sepakati, tak
terima fraksi PKS akhirnya keluar dari ruangan dan meninggalkan kantor DPRD dan
lebih memilih pulang ke Ternate. 

Berselang beberapa menit kemudian,
unsur pimpinan yang dipimpin Ishak Naser dan di dampingi ketua DPRD Alien Mus
mempersilahkan Sekertaris Dewan Abdubakar Abdullah untuk membacakan surat
keputusan persetujuan Hak Angket 27 IUP dan ditambahan empat aitem, (bud)