Antisipasi Isu Radikalisme, Kominfo Malut Siap Bekerja Sama Dengan KPID

SOFIFI,
BRINDOnews.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM)  KPI 2017 sebagai langkah
konsolidasi lembaga KPI dalam menghadapai dinamika penyiaran terbaru, termasuk
status kelembagaan KPI Daerah dan ancaman radikalisasi melalui media penyiaran.

RAPIM yang diikuti seluruh
Ketua Daerah  se-Indonesia ini diselenggarakan pada 14-16 November 2017
dengan mengusung tema “Penaggulangan Radikalisme Dalam Media Pemyiaran
(Cerdas Bermedia Untuk Penyiaran Indonesia).

Ketua KPI Pusat Yuliandre
Darwis menjelaskan, bahwa penyebaran ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara begitu luas melalui media
penyiaran. Hal ini tentunya memiliki dampak yang signifikan dalam tatanan
kehidupan di masayarakat.

” Tujuan diselenggarakannya
penyiaran dalam undang-undang adalah untuk memperkukuh intergrasi
nasional,” ungkap Juliandre melalui press rilies kepada media
BRINDOnews.com. Rabu 14/11/2017 siang tadi.

Tambah Yuliandre, lembaga
penyiaran khususnya televisi harus dapat membendung nilai-nilai dan idiologi
yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hadirnya muatan-muatan siaran tidak sehat tersebut, merupakan implikasi
dari tidak diberikannya secara utuh kewenangan KPI dalam mengatur seluruh
masalah penyiaran. Ditambah lagi dengan status eksistensi kelembagaan KPID yang
saat ini telah mengalami perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan
Daerah,” tuturnya.

Yulindre berharap, dalam
RAPIM yang menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Badan
Pelaksana Keuangan serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dua
masalah penting tersebut dapat ditemukan penyelesaian masalahnya. 

Baca Juga:

Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Ternate Musnahkan Ribuan Liter Miras Ilegal

KPI berharap, RAPIM kali ini
juga dapa memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) 
Penyiaran yang masih dibahas di DPR-RI, diiantaranya tentang siaran politik dan
digitalisasi penyiaran,” ujar Yuliandre

Menanggapai hal itu, Kepala
Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Provinsi Maluku Utara Burhan Mangsur
via whatsApp sore tadi, mengatakan, paska kegiatan RAPIM akan berkoordinasi
dengan pihak KPI Daerah Provinsi Maluku Utara untu menyusun program-program
sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. “Kita akan berkoordinasi
dengan KPID untuk menyusun program di daerah sebagi tindak lanjut dari kegiatan
ini,” cetus Burhan.  (bud)