Gubernur Terpilih Bantah Lakukan Money Politik

Ketua Bawaslu Kepsul : Kasus Money Poltik Belum Bisa Dikatakan Pelanggaran

Foto Bersama Gubernur Terpilih, Abdul Gani Kasub, Didampingi Ketua DPD PDIP, Ketua PKPI Serta Ketua Tim Pemenang, Usai pres Confres Kemenangan

TERNATE BRN
– Viralnya foto pasangan Nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba (AGK) yang terpilih
sebagai Gubernur Malut memberikan sejumlah uang yang di anggap sebagai Money
Politik di Desa Pastina Kecamatan Sanana itu tidak benar.

Gubernur
terpilih Abdul Gani Kasuba dalam konferensi persnya di The Hotel Batik yang di
dampingi ketua DPD PDIP Malut, ketua DPD PKPI Malut dan Sek DPD PDIP Malut
menyatakan, foto yang viral di Media Sosial (medsos) yang menyatakan saya
membagikan uang di sala satu warga di Desa Pastina hanya sedekah, sebab sudah
selesai tahapan.“ Saya gubernur jadi wajar harus bantu masyarakat yang sedang
sakit, bantuan itu tidak berkaitan dengan politik”.

Menurutnya
Uang yang di kasih di sala satu warga, itu sudah selesai Pungutan Suara Ulang
(PSU) dan di saksikan Kapolda Malut, ketua DPRD Provinsi, Danrem 152 Babullah, dan  pihak penyelenggara dalam hal ini Panwaslu. ”
Itu uang pribadi saya merasa empati dan ingin membantu warga tersebut yang
sedang sakit, jadi informasi tersebut itu tidak betul” tegas AGK

Gubernur
Malut yang memperoleh suara terbanyak itu menambahkan, pemberian bantuan
tersebut di ijinkan langsung dari Panwaslu, dan semua yang yang hadir pada saat
itu,” Saat selesai memberikan bantuan tersebut, dihadapan semua orang dan
saya katakan sekarang sudah selesai PSU, barang siapa yang viral kan foto
tersebut, mudah-mudahan dia sakit seperti orang yang saya bantu” sesalnya

Lanjut
AGK, kenapa saya selalu di pojokan, kalau saya salah, saya terima soal itu
tetapi kalau saya tidak salah kenapa saya terus di pojokan 

Terpisah
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Iwan Duwila saat dikonfirmasi redaksi
berindonews.com WhatsApp Kamis (18/10) malam tadi mengatakan, dugaan money
politik ini sementara masih dalam pembahasan dengan tim gakkumdu. Sehingga baru
dikirimkan undangan klarifikasi pada 
pihak-pihak yang di duga terlibat. Olehnya itu kasus itu belum bisa
dipastikan apakah masuk pelanggaran atau tidak (Shl/red)