TNI Bubarkan Nobar Film “Pesta Babi” di Benteng Oranje, AJI Ternate Sebut Ada Intimidasi
TERNATE, BRN — Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje, Ternate, dibubarkan aparat TNI pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Pembubaran ini menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.
Kegiatan yang digelar AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu sedianya menghadirkan pemutaran film dan diskusi mengenai isu lingkungan serta persoalan sosial.
Upaya pembubaran disebut telah dimulai sejak tahap persiapan. Sekitar pukul 19.30 WIT, sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia.
Baca Juga:
Pada pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta kegiatan dihentikan. Namun panitia tetap melanjutkan agenda, dan film karya Watchdoc itu mulai diputar sekitar pukul 21.30 WIT, dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, serta anggota AJI Ternate dan SIEJ.
Tak lama setelah pemutaran dimulai, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama sejumlah personel kembali mendatangi lokasi dan meminta film dihentikan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib—yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi—serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, kemudian diminta berkoordinasi dengan aparat.
Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi mengangkat isu lingkungan yang relevan dengan berbagai persoalan ekologis di Halmahera. Namun aparat tetap bersikeras menghentikan pemutaran dengan alasan isi film dan poster dinilai sensitif serta berpotensi memicu konflik di masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama.
Setelah negosiasi, aparat meminta pemutaran film dihentikan dan hanya mengizinkan kegiatan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan tersebut. Ia menilai aparat telah melakukan intimidasi terhadap kegiatan sipil yang sah dan terbuka untuk umum.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk pendokumentasian panitia dan peserta, yang dinilai menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis.
“Cara-cara seperti ini mengingatkan pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan mengintervensi kegiatan sipil dan ruang diskusi publik,” ujarnya.
AJI Ternate menilai alasan potensi konflik tidak dapat dijadikan dasar pembubaran, karena kegiatan berlangsung damai dan tanpa unsur provokasi.
“Jika setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi berada dalam situasi berbahaya,” tambahnya.
Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara aparat dan peserta, pemutaran film akhirnya resmi dihentikan. (Ham/Red)
Artikel Terkait
