Wali Kota Ternate Komitmen Pertahankan Tata Kelola Keuangan yang Baik dan Transparan
TERNATE, BRN – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel meski realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target yang diharapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tauhid saat menghadiri rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (24/6/2026).
Menurut Tauhid, meskipun capaian PAD belum berjalan maksimal, Pemerintah Kota Ternate tetap berupaya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kota Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, belum optimalnya realisasi PAD dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih perlu ditingkatkan, pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal, serta adanya penyesuaian regulasi dan proses penataan administrasi aset pemerintah daerah.
“Capaian PAD yang belum optimal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Namun kami tetap berkomitmen menjaga tata kelola keuangan yang baik dan memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan akuntabel,” ujar Tauhid.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kota Ternate telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Strategi tersebut meliputi penyesuaian target pendapatan yang lebih realistis, penguatan pengawasan dan penagihan, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta pendataan ulang objek dan subjek retribusi.
Selain itu, Pemkot Ternate juga berencana melaksanakan sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2027, mempercepat proses sertifikasi aset daerah, serta mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Tauhid menegaskan bahwa seluruh kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung visi pembangunan daerah.
“Setiap anggaran harus memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan visi Ternate Andalan Jilid 2,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut terkait aspek teknis dan kebijakan anggaran akan diteruskan melalui pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate.
“Pembahasan teknis selanjutnya akan dilanjutkan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kota Ternate,” pungkasnya. (Ham/Red)
Artikel Terkait
