Sulvana: TPP Siap Dicairkan Kalau Ada SKP OPD

TERNATE, BRN – Ratusan ASN di Kantor Gubernur Maluku Utara menggelar aksi protes, Rabu 24 Mei. Tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) penyebab protes dilakukan.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Maluku Utara, Sulvana Andili mengatakan, keterlambatan pembayaran TPP dikarenakan bendara tiap-tiap OPD tidak memasukan permintaan pencairan. Padahal, BPKAD sudah berulang kali menyampaikan agar memasukan.

“Jauh sebelumnya sudah disampikan ke bendahara masing-masing OPD agar segera masukan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga bisa dijadikan dasar pencairan TPP. Tapi sampai sekarang tidak,” katanya ketika dikonfirmasi.

Menurut Sulvana, BPKAD tidak bisa menerbitkan SP2D kalau tidak ada SKP. SP2D boleh diterbitkan apabila ada SKP masing-masing OPD.

“Sejauh ini belum ada satupun OPD yang kase masuk SKP. Kita pihak keuangan tidak bisa bayarkan apabila tidak ada SKP dari bendahara OPD masing-masing,” terangnya.

BPKAD, kata Sulvana, siap membayar TPP. “Tpi bendahara-bendahara OPD juga harus lengkapi dokumen pendukung lainya, supaya tidak ada masalah saat pencairan,” sebutnya. (red)