Sulap DLH Malut yang Main Klaim Investigasi Sungai Sagea
TERNATE, BRN – Investigasi pencemaran lingkungan di Sungai Sagea, Halmahera Tengah, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara seperti trik sulap.
Alih-alih menyelidiki dugaan penyebabnya, DLH justru main klaim. Dari hasil investigasi, DLH menyimpulkan kalau pencemaran di Sungai Sagea (Goa Boki Maruru) murni bukan karena aktivitas tambang.
Publik menilai, kesimpulan investigasi yang disampaikan Kepala DLH Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya yang mengatakan penyebab perubahan warna di Sungai Sagea akibat longsor di Goa Boki Maruru terlalu prematur.
Sebab, hasil ini disampaikan pada 6 September 2023, atau selang dua hari setelah DLH mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara aktivitas lima perusahaan tambang di area Boki Maruru yang terbit 4 September 2023.
Muncul dugaan kalau hasil investigasi DLH Maluku Utara hanya akal-akalan karena tanpa uji sampel air di laboratorium. Isu lain yang mencuat ialah tim investigasi DLH menginap di fasilitas salah satu paerusahaan saat melakukan investigasi.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Itara, Husni Bopeng mengatakan, komisinya tidak sepenuhnya percaya terhadap simpulan investigasi DLH.
“Tadi komisi III sudah rapat dengar pendapat (RDP) dengan DLH dan dinas ESDM. Apa yang disampaikan DLH komisi III tidak begitu percaya saja, karena awalnya air sungai kelihatan baik-baik saja. Setelah ada aktivitas pembukaan badan jalan baru oleh Weda Bay Nickel (WBN) barulah air keruh. Semua orang menduga air sungai tercemar akibat aktivitas WBN, tapi inipun diharuskan turun cek di lokasi dulu,” katanya seusai RDP, Jumat, 8 September.
Selain membahas penyebab pencemaran di Boki Maruru, RDP disepakati dua hal. Pertama, Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar membentuk tim investigasi dalam rangka melakukan investigasi secara mendalam terhadap pencemaran lingkungan di Sungai Sagea.
Tim investigasi beranggotakan DLH; ESDM; dinas kehutanan; disperindag; Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Akemalamo Ternate; Balai Wilayah Sungai Maluku Utara; Inspektur Tambang Maluku Utara; dan akademisi bidang pertambangan, termasuk Komisi Deprov Maluku Utara.
Kedua, Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara mendukung rekomendasi DLH Maluku Utara atas penghentian sementara aktivitas pertambangan PT. Weda Bay Nikel; Halmahera Sukses Mineral; Tekindo Energi; ; Karunia Sagea Mineral; dan PT. First Pasific Mining.
Baca Juga:
“Rapat tadi kepala DLH hanya sekadar sampaikan (peta bukaan lahan), tim investigasi DLH tidak hadir. Tim imvestigasi berisikan sejumlah pihak terkait ini diusulkan ke gubernur, minimal sekretaris daerah. Rekomendasi ini karena pemerintah lambat tangani Sungai Sagea, di sisi laim, DLH dinilai tak punya dasar yang kuat memberikan penjelasan detail soal tercemarnya sungai,” tandas pemilik sapaan karib Ibu Nini ini.
Farida Djama, Anggota Komisi III Deprov Maluku Utara, mengatakan DLH dan ESDM tidak mampu menunjukan data-data penyebab tercemarnya Sungai Sagea. Yang dipaparkan hanyalah peta bukaan lahan jalan perusahaan.
Komisi III, lanjut srikandi Golkar ini, mencurigai pencemaran Sungai Sagea dipicu oleh pembukaan jalan sepanjang 50 kilo meter oleh WBN. Jalan ini melintasi tepat di Sungai Ake Yonelo.
“Kita mencurigai itu, tapi nanti kita tunggu hasil investigasinya. Mudah-mudahan gubernur mau bentuk. Kita hanya sebatas rekomendasi agar supaya masing-masing instansi tidak terbentur dengan penganggaran karena tadi disampaikan soal itu. Ini juga dilakukan supaya mereka bekerja dengan anggaran tersendiri,” ujarnya.
Kepala DLH Maluku Utara Fachrudin Tukuboya bergegas meninggalkan lokasi rapat. Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili pun sama. Keduanya cepat-cepat menuju mobil dinas dan langsung kabur. **
Sebelumnya
Revsi RTRW Masuk Tahap Konsultasi Publik
Artikel Terkait
