Sertijab Kepala BPK Perwakilan Malut

Gubernur Harap
BPK Bina Pengelolaan Keuangan

Sambutan Gubernur Malut Pada Acara Sertijab Kepala BPK Malut

SOFIFI, BRN
– Ir. Hermanto secara resmi menggantikan M. Ali Asyhar, SE., AK., sebagai
Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku
Utara (Malut). Hal ini ditandai dengan Serah terima jabatan (sertijab) yang
disaksikan oleh Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., di Auditorium Lantai
2 (dua) BPK Perwakilan Malut. Rabu, (25/2/2020).

Gubernur KH. Abdul Gani
Kasuba dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada Ir. Hermanto yang telah
dipercayakan untuk memimpin di kantor Perwakilan BPK Provinsi Malut.
“Mudah-mudahan tugas yang diberikan oleh Negara ini dapat dilaksanakan dengan
baik dan bertanggung jawab. Dan kepada saudara M. Ali Asyhar, SE. Ak, kami
menyampaikan terima kasih yang tulus karena telah memberikan kontribusi, baik
pikiran maupun tenaga dalam pengabdiaannya di Malut. Semoga apa yang telah
dipersembahkan ini juga mendapat imbalan sebagai amal yang baik di sisi Allah
SWT,”ucapnya. 

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan
rasa terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang selama ini
telah berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan
daerah, dan telah menunjukkan keberhasilannya yang cukup baik. “Beberapa
perbaikan opini LKPD hasil audit BPK pada tahun-tahun terakhir ini telah
menunjukan hasil yang baik. Dan ini akan kami berusaha untuk mempertahankan,”
ujarnya.

Di akhir sambutannya,
Gubernur berharap  kepada pimpinan yang baru, agar terjalin kerja sama,
komunikasi dan koordinasi yang lebih intens sehingga lebih mendorong pemerintah
daerah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah. Sehingga seluruh
Pemerintah Daerah di Provinsi Malut dapat melaksankan kegiatan secara efektif
dan efisien.

“Kami juga sangat berharap
kepada BPK Perwakilan Provinsi Malut agar dapat memberikan pembinaan terhadap
pengelolaan keuangan serta asistensi dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyimpangan keuangan daerah. Kami
sampaikan ini agar kita semua dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang
nantinya akan timbul di kemudian hari,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Harry
Azhar Aziz, anggota VI BPK RI juga memberikan sambutan sekaligus menjelaskan
tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ia mengungkapkan LKPD yang
baik tidak hanya berhenti pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“LKPD yang baik tidak
sebatas WTP. Ada empat indikator yang digunakan sebagai sasaran pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas. Tercermin dalam penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran,
gini ratio, dan tingkat indeks pembangunan manusia. Menyinggung tentang kondisi
Malut, dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, biasa lebih optimal
mendukung pengentasan kemiskinan”, jelas Harry.

Harry berharap, dengan
adanya pergantian pejabat bisa meningkatkan independensi, integritas, dan
profesionalisme BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan
pemerintah daerah di lingkungan Malut.

Baca Juga:

Sederet Tokoh Makayoa Siap Menangkan Rusihan-Muhtar di Pilkada Halsel

Sertijab ini dihadiri oleh
Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz, Tortama VI Dori Santoso, Kalan Papua Barat
Arjuna Sakir, Kalan Bali Sri Haryoso, Kalan Malut Muhammad Abidin, Wakil Ketua
DPR RI Komisi XI Ahmad Hatari, Perwakilan DPRD Se-Malut, Jajaran Forkompinda
serta Pejabat Vertikal di wilayah Malut. (han/red)