Realisasi DKP Halsel 97,52 Persen, Serapan Tinggi tapi Dampak Program Perlu Dikawal
HALSEL, BRN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan mencatat realisasi fisik program sebesar 100 persen pada Tahun Anggaran 2025, dengan serapan anggaran mencapai 97,52 persen atau Rp34,80 miliar dari total pagu Rp35,48 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja administrasi yang tinggi, namun efektivitas dan dampak langsung program terhadap nelayan masih perlu dikawal secara berkelanjutan.
Kepala DKP Halmahera Selatan, Idris Ali, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam menuntaskan program Agro Maritim Bassam–Helmi sesuai perencanaan.
Namun, realisasi fisik dan keuangan yang hampir sempurna belum serta-merta menjawab tantangan struktural sektor perikanan, seperti fluktuasi harga ikan, keterbatasan sarana pascapanen, dan akses nelayan terhadap pasar.
Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang menyerap porsi anggaran terbesar DKP mengelola pagu Rp25,82 miliar dengan realisasi 98,16 persen. Tingginya serapan ini menuntut pengawasan publik agar belanja besar tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas nelayan, bukan sekadar memenuhi target output kegiatan.
Sementara program perikanan budidaya mencatat realisasi 99,52 persen dari pagu Rp2,31 miliar, sementara Program Pengolahan dan Pemasaran juga mencapai angka serupa. Meski demikian, tantangan utama masih berada pada kesinambungan usaha dan kemampuan pelaku perikanan lokal untuk bertahan di tengah keterbatasan infrastruktur dan rantai distribusi yang belum sepenuhnya efisien.
Untuk Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah mencatat realisasi paling rendah, yakni 93,69 persen dari pagu Rp6,14 miliar. Kondisi ini menegaskan pentingnya penataan belanja penunjang agar lebih proporsional dan tidak menggerus alokasi untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir.
Idris menegaskan capaian 2025 akan menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan program ke depan. Pada 2026, DKP berencana mendorong pembangunan pabrik es balok serta pemberian bantuan kapal pajeko di Zona II Makian dan Kayoa. Program tersebut dinilai strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola, pemetaan kebutuhan riil nelayan, serta pengawasan agar tidak berakhir sebagai proyek fisik tanpa dampak jangka panjang. (Al/Red)
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
