Polres Morotai Jawab Tudingan Warga
|
| Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Morotai, Kamis (6/12). |
MOROTAI, BRN – Tudingan masyarakat Kecamatan Morotai
Timur (Mortim) dan Kecamatan Morotai Utara (Mortu) yang dialamatkan ke Polres
Morotai akhirnya di respon Kapolres Moroati.
Masyarakat
dua kecamatan ini menuding pihak Polres Morotai mencegat mereka saat mahu
bergabung dengan massa aksi yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Morotai. Saat
itu masyarakat dua kecamatan ini menumpangi dump truk menuju kantor DPRD dan
bergabung bersama-sama menyuarakan Benny Laos turun dari jabatannya sebagai
bupati dan mengikuti rapat bersama pihak DPRD.
Tudingan
tersebut langsung di respon Kapolres Morotai, AKBP. Mikael Sitanggang dengan
melakukan pertemuan bersama di Mapolres Morotai, Kamis (6/12). AKBP Mikael
menjelaskan, pihaknya tidak sama sekali memiliki niat untuk menghalangi
masyarakat untuk menggelar unjuk rasa. Karena menurutnya, menyampaikan pendapat
dimuka umum sudah menjadi hak bagi seluruh masyarakat yang diatur dalam undang-undang
(UU).
“ Selama
unjuk rasa dilangsungkan, kami dari kepolisian tidak melakukan sesuatu hal yang
merugikan rekan-rekan semua. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kami berharap
masa yang berunjuk rasa harus aman saat mengikuti aksi, sejauh ini saat unjuk
rasa berlangsung massa tidak beradu argumen dengan petugas. Yang kami
permasalahkan itu supir yang tidak memiliki surat-surat kendaraan,” tukas
Kapolres.
AKBP.
Mikael berharap setiap aksi yang dilakukan tidak lagi sertai pemalangan atau
memboikot aktivitas perkantoran. karena menurutnya, hal tersebut dapat
mengganggu pelayanan masyarakat itu sendiri. Untuk itu ia meminta masyarakat yang
hadir pada pertemuan ini memahaminya.
“ Boleh
rekan-rekan menyusun tema tentang ASN, tapi jangan di tutup kantor-kantor
pemerintahan,” pinta Kapolres.
Hasanudin
Seba, perwakilan dari masyarakat ini mengaku massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi
Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) sangat tergugah yang disampaikan Kapolres.
Bahkan dirinya mengapresiasi pihak kepolisian karena selalu mengawal unjuk rasa
kurang lebih dua pekan terakhir.
“ Tapi
yang kami inginkan bupati harus objektif dalam membuat kebijakan, karena bagi
kami kesejatra masyarakat Morotai tidak merata dan kami meminta kapolres bisa
menyampaiakn kepada bupati,” kata Hasanudin.
Fandi
Hi. Latif juga senada yang diutarakan Hasanudin. Dirinya berharap agar kapolres
dapat menyampaikan ke bupati agar memenui langsung masyarakat ketikan berunjuk
rasa terkait kebijakan yang menjadi polemik.
“ Selaku
seorang pemimpin harus ditegur, pemimpin itu harus menerima kritiikan untuk
dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengambil kebijakan,” tutup Fandi. (Fix/red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
