Brindonews.com


Beranda News Pemprov Siap Genjot Pangan Di Malut

Pemprov Siap Genjot Pangan Di Malut

Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Malut Saiful Turuy 

SOFIFI, Brindonews.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Pangan
Malut siap menggenjot kesediaan pangan. Pasalnya, keseriusan Dinas Pangan ini
dibuktikan dengan pengadaan 10 unit truck pengangkut hasil produksi pangan, dan
pembangunan gudang penampung pangan di lima Kabupaten, diantaranya Halmahera
Timur (Haltim), Halmahera Barat (Halbar), Halmahera Utara Halut, Halmahera
Tengah (Halteng) dan Halmahera Selatan (Halsel) yang menjadi central pertanian
di Provinsi Malut.

Penambahan 10 unit truck oleh Pemerintah
Provinsi saat ini masih berada di Ternate, namun dalam waktu dekat akan
didistribusikan ke lima Kabupaten yang menjadi centra peroduksi pangan di Provinsi
Malut.





“Selain itu, Maksud dan tujuan dilaksanakan
program ini untuk menjaga stabilitas harga pangan dan proses percepatan pasokan
pangan di Provinsi Malut, ” kata Kepala Dinas Pangan Malut, Saiful Turuy kepada
wartawan Minggu (16/07/2017) kemarin.

Lebih lanjut, Kepala Dinas yang baru
dilantik pekan pekan kemarin ini dalam kebijakan Gubernur akan berupaya
meminimal harga transportasi pangan, bahkan klau ada anggaran Pemprov akan
mencoba mensubsidi bebas biaya angkutan. “Belum dipastikan karena kita masi
menghitung kemampuan anggrana dari Pemprov, tapi kita coba untuk shering dengan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang menjadi central produksi pangan,” ujar Saiful.

Ia menambahkan, terkait subsidi biaya
angkutan serta oprasional supir dan kenek, Pemprov akan berkoordinasi dengan Pemkab
yang menerima bantuan mobil truck dan gudang.” Dalam waktu dekat Dinas Pangan bakal
melakukan road show dan rapat bersama instansi terkait, juga dewan pangan untuk
membangun kerja sama serta mencari solusi terhadap penyelesaian pangan,”
terangnya.





“Kita berharap rapat dengan dewan
pangan di akhir Juli nanti akan melahirkan banyak rekomendasi yang dijadikan
bahan rujukan kepada Bupati dan Walikota, serta Gubernur untuk bisa membijaki
persoalan ketersedian pangan dalam sistem ketahanan pangan, mulai dari Provinsi
sampai Kabupaten/kota,” tutupnya (bud)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan