KPK Dorong BPBJ Maluku Utara Percepat Lelang Proyek 2025 

SOFIFI, BRN – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, didorong percepat proses lelang sejumlah proyek strategis tahun anggaran 2025.

Dorongan ini, datang langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menghindari keterlambatan implementasi, karena menyangkut paket-paket strategis.

“KPK menyarankan agar kami mencari metode tercepat. Apakah lewat swakelola, e-purchasing, atau tender terbuka, yang terpenting tidak melanggar aturan dan pekerjaan cepat terlaksana,” ungkap Kepala BPBJ Maluku Utara, Hairil Hi. hukum, Rabu 18 Juni 2025.

Hairil menyebutkan, Gubernur melalui Sekretaris Daerah, akan menerbitkan surat teguran kedua untuk mendorong percepatan lelang oleh OPD. Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang telah dikeluarkan pada 15 Mei 2025.

“Langkah ini menjadi penting, mengingat efisiensi dan akuntabilitas anggaran sangat tergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Ia mengaku, sejauh ini BPBJ baru memproses 33 paket pekerjaan. Masih banyak OPD yang belum memasukkan dokumen lelang. “Kami imbau agar segera dipercepat, Akan tetapi saalah satu kendala utama adalah waktu yang semakin sempit,” akunya.

Hairil menjelaskan, jika suatu proyek melewati pra-kualifikasi, maka proses lelangnya bisa memakan waktu hingga 40 hari. belum lagi waktu menyusun produk perencanaan dan pelelangan fisik, total durasinya bisa mencapai hingga akhir September.

“Kalau terlambat memasukkan dokumen, pekerjaan fisik bisa baru mulai di triwulan akhir. Ini jelas berdampak pada kualitas dan efisiensi proyek, “pungkasnya. (Tim/red)