Komitmen dan Upaya Tauhid-Jasri Dorong Kesetaraan Tenaga Kerja Difabel

Nurjanah: Butuh Keseriusan Pemerintah Daerah

Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman. Foto ini diambil ketika kedua mendaftarka diri di KPU sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate pada Pilkada 2020 lalu.

TERNATE, BRN – Kesamaan
kesempatan dan kesetaraan lapangan kerja belum sepenuhnya dirasakan kelompok
disabilitas di Ternate. Mereka kerap dianggap sebelah mata yang berimbas pada akses maupun
serapan tenaga kerja.

Penjelasan ini
mengemuka dalam sesi tanya jawab road show politik kesejahteraan Partai
Kebangkitan Bangsa di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, Ternate Tengah, Senin,
23 Agustus.

Ketua Ikatan Kelompok
Disabilitas Maluku Utara Nurjanah mengatakan, minimnya serapan tenaga kerja bagi
penyandang disabilitas menjadi persoalan skala lokal yang harus dijawab
pemerintah daerah. Realisasi atau implementasi Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun bahkan sangat minim.

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak difabel sudah jelas, hanya saja apa yang
diamanahkan undang-undang (Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)
belum terlaksana dengan baik. Kiranya ini butuh keseriusan, terutama
pemerintah,” kata Nurjanah.

Menurutnya,
Ternate masih menjadi daerah atau kota dengan penyandang disabilitas terbanyak.
Jumlah ini belum termasuk kabupaten kota lain di Maluku Utara.

Baca Juga:

Bagian Kesra Halbar Sudah Lengkapi LPJ Hibah STPK Banau

“Di Ternate
sendiri ada kurang lebih 800 orang (sudah termasuk Kecamatan Moti, Hiri, dan
Batang Dua). Berharap dengan adanya kota inklusi (program Wali Kota Tauhid
Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman) butuh keterlibatan semua pihak,
termasuk para difabel,” ucapnya.

Wakil Wali Kota
Ternate Jasri Usman menyatakan, visi Ternate Andalan
dalam program 100 hari masa kerja Tauhid-Jasri adalah mewujudkan Ternate
sebagai kota inklusi. Ini bertujuan membuka akses, kesempatam dan partisipasi
bagi kelompok difabel dalam pelaksanaan pembangunan.

“Beberapa hari lalu saya sudah panggil dinas ketenaga kerja untuk
meningkatkan ketrampilan para difabel. Dinas pendidikan juga saya panggil dan
perintahkan dalam rangka para difabel bisa mengikuti pendidikan tanpa diskriminasi. Di sekolah-sekolah umum juga difabel bisa mendapatkan
akses yang (kesetaraan),” ucapnya.

Jasri mengatakan penyandang disabilitas sudah harus diperlakukan setara
dengan non difabel. “Dimana-mana ada acara pemerintah kota Ternate kita selalu
hadirkan mereka dalam rangka penerjemah,” ujarnya.

Jasri
menyatakan, membuka peluang kerja untuk memberdayakan potensi difabel dianggap
penting. Menurutnya, pemerintahan Tauhid-Jasri nantinya menyusun kebijakan dan
menyiapkan tempat-tempat dalam rangka kesempatan dan kesetaraan.

“Persediaan tempat itu
dengan memanfaatkan misalnya depan mall, bandara, dan di jalan-jalan protokol. Di
kebijakan nanti kita butuh eksekusi itu untuk mereka bisa mendapatkan
tempat-tempat strategis yang mudah di jangkau. Ini juga termasuk mendorong
serapan tenaga kerja bagi difabel,” ujarnya. (eko/red)