Kemendagri Temukan Penyebab Rendahnya Realisasi APBD Maluku Utara
|
| Horas Panjaitan. |
TERNATE, BRN – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan dua penyebab rendahnya realisasi APBD 2022 Provinsi
Maluku Utara.
Temuan ini
setelah Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gamalama Meeting Room Hotel Sahid Bela Ternate,
Rabu pagi, 31 Agustus.
Direktur
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Panjaitan
mengatakan, hasil identifikasi realisasi APBD kabupaten kota di Maluku Utara,
terdapat beberapa penyebab rendahnya realisasi belanja daerah. Yaitu sumber
daya manusia dan keragu-raguan OPD.
“Di lihat dari
pendapatannya sudah bagus, tinggal penerapan belanja yang perlu dioptimalkan. Kami
turunkan tim ini tujuannya mengingatkan semua pemerintah kabupaten kota di
Maluku Utara untuk segera menggenjot dan merealisasi target realisasi APBD, terutama
yang mengalami batal making dalam
pengadaan,” katanya.
Horas menambahkan,
kendala-kendala itu secepatnya ditangani. Salah satunya melaksanakan pelatihan
pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan.
“Kita pahamlah
faktor-faktor penyebabnya. Penerapannya masih dibawah 40 persen dan itu terjadi
di hampir kabupaten kota, terutama di Halmahera Selatan. Kita berharap akhir
September nanti presentase realisasi naik sampai 50-60 persen. Kita harus
genjot mudah-mudahan bisa capai,” ucapnya.
Inspektur II Inspektorat
Jenderal Kemendagri, A. Damenta menambahkan, selain faktor SDM, juga banyaknya
pekerjaan yang menumpuk.
Baca Juga:
“Dalam satu
hari kita amati secara tepat, kayaknya faktor SDM dengan banyaknya pekerjaan
yang menumpuk. Disinilah pentingnya inspektorat daerah sesuai dengan arahan Pak
Mendagri dan Pak Dirjen melakukan pendampingan terhadap OPD-OPD agar segera
merealisasikan perencanaan anggaran secara matang dan tidak ada alasan lagi
serta jangan ragu-ragu. Disitulah inspektorat memberikan keyakinan terbatas
dengan banyaknya program dan kegiatan yang diyakini bisa langsung dieksekusi.
Per 31 September 2022 itu minimal sudah capai 61 persen, dan mereka sanggupi
semua,” ujarnya.
Sekretaris
Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mengungkapkan, realisasi penyerapan
anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara semester I Tahun 2022 sebesar Rp1,072
Triliun atau setara 40.38 persen dari total pagu 2.967 triliun.
Sejumlah 17 OPD
tercatat realisasi penyerapan anggarannya sebesar 35 persen dari total pagu
APBD dan realisasi penyerapan anggaran di atas 50 persen. Sedangkan 32 OPD dengan
realisasi penyerapan anggaran sebesar 65 persen dari total pagu APBD dan
realisasi penyerapan anggaran sangat rendah dibawah 50 persen. (red)
Artikel Terkait
