IMM Malut Kritik Gubernur Sherly

TERNATE, BRN – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara menyampaikan kritik terhadap Gubernur Malut, Sherly atas pengangkatan Suryani Antari sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.

Arafik S. Lagawa, Ketua DPD IMM Malut Bidang Kaderisasi menyayangkan keputusan Gubernur Malut Sherly Tjoanda.

“Ada apa dengan Ibu Gubernur Sherly sehingga terkesan memaksakan mantan kadis BPKAD Pulau Morotai dilantik sebagai sekretaris BPKAD Malut? Padahal pada tanggal 28 April 2025 di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara terkait anggaran yang dianggap tidak wajar sebesar 19,8 M saat menjabat sebagai Kadis BPKAD Pulau Morotai” ujarnya Minggu, 11 Mei 2025.

IMM Malut mempertanyakan keseriusan Gubernur Malut dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Masyarakat Maluku Utara memiliki harapan besar pada pemerintahan Sherly-Sarbin untuk menjadikan daerah ini bebas dari korupsi. Namun, pengangkatan Suriyani Antari sebagai Sekretaris BPKAD Malut menimbulkan pertanyaan tentang komitmen prinsip meritokrasi yang selalu digaungkan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel” tukas Arafik

Menurutnya, dengan kapabilitas fiskal malut saat ini yang masih lemah, dimana porsi transfer ke daerah (TKD) per Maret 2025 terhadap pendapatan pemerintah di Maluku Utara masih mendominasi di angka 93,63 persen.

“Harusnya di awal pemerintahan Sherly-Sarbin ini mendorong pendapatan yang bersumber dari PAD. Mencari sumber PAD baru agar Malut bisa semakin mandiri dan kuat membiayai pembangunan. Dan tentu masih banyak PR untuk pengelolaan keuangan daerah di Malut. Bukan malah sibuk melantik pejabat yang bahkan masih bermasalah” tegas Arafik S Lagawa yang juga Ketua Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (brn).