Harus Ada Dana Shering Untuk WIFT

Dosen Ekonomi Unkhair Mohtar Adam

SOFIFI- BRINDONews.com–
Pemerintah Provinsi Malut diminta untuk tidak membebani Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 dengan adanya rencana kunjungan
Presiden Republik Indinesia (RI) Joko Widodo di Maluku Utara pada Oktober nanti, dalam rangka WIFT, karena saat ini kondisi fiskal makin melebar defisitnya.  

Dosen Ekonomi Unkhair Ternate Mohtar
Adam Kepada reporter BRINDONews.com Rabu (6/8) mengatakan, khusus untuk
acara WIFT yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi bisa mengajukan bantuan
kementerian untuk mengalokasikan pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan
kegiatan WIFT yang akan dikunjungi presiden, jangan hanya menggunakan APBD.

Kata dia, ada beberapa instansi
teknis yang saat ini lebih fokus penganggaran di pulau Widi itu sah-sah saja
akan tetapi jangan semua dibebankan ke APBD, perlu shareing anggaran dengan
APBN melalui Kementerian dan itu dibutuhkan negosiasi gubernur ke para menteri
terkait”. Ini sangat penting yang harus di lakukan Gubernur. 

Perlu diketahui problem dasar dalam
APBD P 2017, perlu dilakukan efisiensi, karena penambahan alokasi dana transfer
sangat kecil dan tidak bisa menampung kebutuhan belanja pemerintah daerah,
ditengah beberapa kebutuhan belanja yang harus dialokasikan yaitu Hibah
Pemilihan Kepala daerah, penyesuaian gaji dan tunjangan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), katanya, (reza)