Pemerintah Pusat Diminta Berikan Sanksi ke PT IWIP
JAKARTA, BRN – Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara-Jabotabek menggelar aksi di Kantor Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Sopo Del Office Tower A Lantai 21, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2024.
Koordinator aksi Pengurus Besar Forum Mahasiwa Maluku Utara-Jabotabek, Vinot menjelaskan, problem banjir di Halmahera Tengah akhir-akhir ini tidak sekadar menjadi wacana biasa, tetapi menjadi fakta yang menghawatirkan bagi masyarakat setempat.
Banjir besar yang melanda Halmahera Tengah sejak 20-23 Juli 2024 ini sangat perlu diidentifikasi negara. Menurutnya, Halmahera Tengah kerap dilanda banjir besar semenjak aktifitas tambang yang masif.
“Informasi juga mencuat ada dugaan kuat yang menjadi penyebab utama Banjir bandang akibat jebolnya tanggul di kilo meter 15 miliki PT IWIP. Jika ini benar, seharusnya IWIP bertanggungjawab,” katanya.
Ada lima poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Yaitu mendesak Presiden Jokowi untuk menindak tegas perusahaan tambang yang terbukti merusak ekologis di Halamhera Tengah, meminta Pemerintah Pusat untuk segera melakukan moratorium industri pertambangan nikel di Halmahera Tengah, terutama di PT IWIP yang masuk dalam kebijakan proyek strategis nasional.
Poin lainnya adalah meminta IWIP untuk meningkatkan keselamatan kerja atau K3 dengan memberlakukan libur pada karyawan, dan mendesak KLHK segera melakukan investigasi khusus guna mengkroscek penyebab banjir.
“Kami juga mendesak IWIP agar naikkan upah tenaga kerja lokal dan setop memberlakukan PHK sepihak dalam situasi banjir seperti ini,” terangnya.
Vinot menamhakan, pemerintah mestinya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang diduga menjadi pemicu utama terjadinya banjir di Halamhera Tengah.
“Pemerintah sudah harus bersikap, jangan terkesan lambat,” tandasnya. (red)
Baca Juga:
Artikel Terkait
