Halmahera Timur Terima Penghargaan dari Kementerian BKKBN
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur kembali mendapatkan pengakuan berkinerja baik dalam pemutakhiran data kependudukan dari Kementerian Kependudukan dan Pembanguna Keluarga atau BKKBN.
Itu sebab, Kementerian BKKBN langsung memberikan penghargaan kepada Pemerintah Halmahera Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka kepada Sekretaris Daerah Ricky Chairul Ricfhat.
Ricky menerima penghargaan ketika mengikuti kegiatan Desiminasi yang dibuat oleh Kementerian BKKBN di Auditorium Kemendukbangga BKKBN di Jakarta Timur, Rabu, 26 November.
Penghargaan diberikan lantas Kementerian BKKBN menilai Kabupaten Halmahera Timur berhasil meemenuhi pendataan kependudukan yang akurat sesuai standar nasional yang ditetapkan.
Ricky mengatakan, penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat pemerintah daerah Halmahera Timur dalam memastikan dukungan anggaran terhadap program pendataan keluarga. Program dimaksud kata Ricky, menjadi program strategis nasional untuk menjamin sajian berbasis data keluarga yang akurat.
“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Halmahera Timur berkomitmen kuat mendukung pendataan keluarga sebagai dasar perencanaan pembangunan. Kami memastikan bahwa alokasi anggaran daerah tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat data, pelayanan, dan implementasi program KB di lapangan,” kata Ricky.

Mantan Kepala BP4D Halmahera Timur tersebut menyatakan, pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan BKKBN dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas data keluarga. Termasuk mendorong target pembangunan kependudukan pada 2025.
“Kami berharap dukungan ini dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat melalui program yang lebih tepat sasaran. Pendataan yang kuat berarti perencanaan yang lebih baik, dan pada akhirnya, pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan warga,” jelasnya.
Menurut Ricky, Kementerian BKKPN langsung mengukuhkan Halmahera Timur sebagai daerah yang proaktif dalam mendukung kebijakan nasional di sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. (*)





