Hadirkan Solusi Harga Kopra Per Kilo 5000, AGK Bangun Industri
SOFIFI, BRN – Anjolknya harga kopra yang dirasakan para
petani kopra beberapa pekan ini mendapat respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Maluku Utara. Pemprov Malut memberikan solusi cepat (jangka panjang) dengan
mendatangkan investor untuk membeli kopra dengan harga per kilo Rp 5.000 serta
menghadirkan industri kelapa untuk solusi jangka panjang.
“ Ini semua ada hikmahnya, menunjukan ada
sesuatu yang kurang dan harus diperbaiki, apalagi dalam waktu singkat ini ada
teman-teman/saudar-sudara yang merayakan natal, sehingga harus diselesaikan
dalam waktu singkat agar mereka bisa beraktifitas. Tapi yang solusi jangka
panjangnya seperti tadi dengan industri,” kata Gubernur Maluku Utara, Abdul
Ghani Kasuba saat ditemui di kantor Dinas Pangan, Rabu (28/11/2018).
Gubernur
menjelaskan, investor ini akan langsung membeli kopra dan membangun
industri kelapa berbasis pedesaan, sehingga kopra-kopra ini tidak lagi dijual
kepada tengkulak-tengkulak yang nakal agar terhindar dari permainan harga yang
menyusahkan masyarakat petani kelapa.
“ Pembelian kopra langsung ke desa dengan
harga per kilo senilai 5000, tidak lewat pengusaha-pengusaha dulu, nanti kalau
mereka ikut program ini baru kita beli dari mereka dengan harga yang pantas,”
jelasnya.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan sekarang,
sehingga gubernur meminta kepada dinas
pangan agar siapkan mesin untuk tiap
desa , agar dapat melakukan pengolahan kelapa secara industrial.
“Kalau misalnya 20 desa hingga 100 desa maka
alatnya harus disediakan, untuk saat ini
mereka bisa membeli kopra dengan harga yang bagus, kemudian industri
kecil per desa kemudian kita siapkan
tempat,” ujarnya.
Untuk hal teknis, gubernur menjelaskan akan
menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di tiap-tiap desa, kemudian akan
dibeli oleh investor yang siap untuk menjadi mitra dalam membeli hasil industry
pengelolan kelapa.
“Bumdes inikan dananya juga ada, melalui dana
desa bisa juga mereka beli untuk
persiapan industri, ini yang kita
harapkan, kita akan persiapkan peraturan-peraturan untuk keadan darurat
sehingga bisa dilakukan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Tak hanya itu, untuk tahap awal Pemprov akan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang sebelumnya hanya mengelola kelapa
menjadi kopra dengan metode pengelolaan baru secara industrial menjadi produk
lain yang memiliki nilai jual tinggi seperti minyak kelapa.
“Akan dilakukan sosialisasi untuk melakukan
metode pengolahan secara industrial, ini membutuhkan kerja bersama melalui
pemerintah, wartawan dan media masa, ini menjadi tanggung jawab kita semua,
sehingga pada tahun 2019 ini kita harus kita siapkan industry desa, entah itu
dengan BUMD atau Perusda,” pungkasnya. (brn/red)
Artikel Terkait
