Brindonews.com
Beranda News Gubernur Malut Komitmen Mendorong Pembangunan Berbasis Kerakyatan di Sektor Kelauatan dan Perikanan

Gubernur Malut Komitmen Mendorong Pembangunan Berbasis Kerakyatan di Sektor Kelauatan dan Perikanan

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda

 

SOFIFI,BRN – Gubernur Malut, Sherly Tjoanda,berkomitmen untuk mendorang mendorong pembangunan berbasis kerakyatan, di sektor kelautan dan perikanan. Setelah intensif membangun komunikasi strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).





Pemprov Malut berhasil mengamankan alokasi enam titik program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dijalankan pada tahun 2025. Ini bukan sekadar angka administratif. Namun bagi masyarakat pesisir, ini adalah harapan nyata akan perubahan kondisi hidup.

Program nasional tersebut dirancang sebagai inisiatif prioritas dalam penguatan ekonomi nelayan, pembangunan fasilitas pendukung perikanan, serta perbaikan tata kelola hasil tangkapan. Dari 100 titik yang tersedia secara nasional, Malut menjadi provinsi dengan alokasi terbanyak, mengungguli 37 provinsi lainnya di Indonesia. Capaian ini menjadi penanda bahwa di bawah kepemimpinan Sherly, Malut tidak lagi menjadi penonton dalam agenda pembangunan nasional.

Gubernur Sherly tidak hanya menargetkan keberhasilan administratif, tetapi juga ingin memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Lokasi enam titik program ditetapkan melalui seleksi ketat berdasarkan kesiapan wilayah, potensi hasil laut, dan dorongan politik anggaran yang kuat dari Pemprov Malut





Hal ini diungkapkan Plt Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Fauji Mamole, saat diwawancarai awak media pada Kamis, 10 Juli 2025, di Sofifi. Ia menyebutkan bahwa keenam lokasi program tersebar di berbagai wilayah strategis pesisir Malut.

“Di antaranya, Desa Bajo, Kabupaten Sula, Desa Wasilei, Halmahera Timur, Desa Loleo Halmahera Tengah, Loloda, Halmahera Utara, Desa Tuada, Halmahera Barat, Morotai,” kata Fauji.

Penetapan lokasi ini, menurut Fauji, tidak lepas dari pendekatan kepemimpinan Gubernur Sherly yang mengarahkan agar program menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini memiliki potensi perikanan besar namun minim fasilitas penunjang.





Di tiap lokasi tersebut, dirancang pembangunan infrastruktur berupa cold storage, tempat pelelangan ikan, pusat pelatihan nelayan, dan penguatan koperasi.

Fauji menjelaskan bahwa dari enam titik itu, lima di antaranya akan difokuskan untuk kegiatan perikanan tangkap, sementara satu titik di Halbar diarahkan untuk perikanan budidaya. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik geografis dan sumber daya perairan di masing-masing daerah.

“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini ada 100 titik di seluruh Indonesia. Dari 38 provinsi, Malut mendapatkan enam titik di tahun 2025. Dari 38 provinsi, Malut paling terbanyak mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya. (red/brn)





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan