GAMHAS Soroti Krisis Air Bersih, Puluhan Rumah di Ternate Disebut Belum Terlayani 

TERNATE, BRN – Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Ternate, Selasa (6/10/2026). Massa mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menyelesaikan persoalan pelayanan air bersih di sejumlah kelurahan.

Koordinator Lapangan GAMHAS, Mujakar Tjan, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyuarakan keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang dinilai belum maksimal.

Menurut Mujakar, temuan GAMHAS di lapangan menunjukkan masih terdapat warga yang belum memperoleh layanan air bersih secara optimal. Selain distribusi, mahasiswa juga menyoroti biaya pemasangan jaringan pipa yang dinilai terlalu mahal.

“Sehingga untuk bertahan hidup masyarakat dipaksakan membeli air per profil dengan harga yang berkisar Rp 80 ribu hingga Rp125 ribu,” tegas Mujakar dalam orasinya.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang menjadi sorotan GAMHAS, yakni RT 08 Kelurahan Tubo, RT 13 Kelurahan Tabona, serta Kelurahan Sasa dan Foramadiahi.

Di RT 08 Kelurahan Tubo, kata Mujakar, lebih dari 30 rumah disebut belum mendapatkan layanan dan distribusi air bersih. Bahkan, jaringan pipa sebagai fasilitas pendukung disebut belum tersedia.

“Di Kelurahan Tubo itu sebanyak 30 rumah lebih yang belum mendapat layanan dan distribusi air bersih. Sehingga untuk bertahan hidup, masyarakat membeli air profil dengan harga Rp125 ribu,” ungkapnya.

Sementara di RT 13 Kelurahan Tabona, terdapat 24 rumah yang disebut belum terlayani secara maksimal. Kondisi serupa juga disampaikan GAMHAS terkait sejumlah warga di Kelurahan Foramadiahi.

“Selain itu, Kelurahan Foramadiahi hampir 20 rumah masyarakat yang mengeluhkan terkait penyaluran dan distribusi air bersih. Warga juga sudah bertahun-tahun belum menikmati pelayanan yang maksimal,” jelas Mujakar.

Selain distribusi, GAMHAS menyoroti biaya pemasangan jaringan air bersih yang disebut mencapai Rp1,8 juta hingga Rp2 juta.

Menurut Mujakar, biaya tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama bagi warga yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Untuk melakukan pemasangan air dengan harga sebesar Rp1,8 juta hingga Rp2 juta sangat memberatkan masyarakat. Karena bagi mereka belum lagi memenuhi kebutuhan dapur yang membuat mereka tidak sanggup,” katanya.

Komite GAMHAS, M. Risal Aswad, meminta Pemerintah Kota Ternate melalui Perumda Ake Gaale segera membenahi persoalan pelayanan air bersih tersebut.

Ia menyebut tuntutan itu berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Perda Nomor 28 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aturan ini sudah jelas, sehingga Perumda harus bekerja lebih optimal lagi,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Direktur Utama Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Firman Mudaffar Syah, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GAMHAS.

Firman mengatakan, khusus untuk Kelurahan Tubo, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR Kota Ternate untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa jaringan pipa.

Menurutnya, penyediaan jaringan tersebut diharapkan dapat mendukung perluasan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Sementara untuk wilayah Foramadiahi, Sasa, dan Tabona, Perumda Ake Gaale akan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan distribusi air bersih.

“Artinya, untuk wilayah yang berketinggian di Kota Ternate, kami akan tetap berupaya agar pelayanan dan distribusi air kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya. (Ham/Red)