Brindonews.com
Beranda Headline Denda Rp500 Milar Tak Jelas, IMM Soroti Saham Sherly di Tambang Gebe

Denda Rp500 Milar Tak Jelas, IMM Soroti Saham Sherly di Tambang Gebe

Foto Aktivitas PT Karya Wijaya Tahun 2025

TERNATE,BRN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara menyoroti lambannya penyelesaian berbagai persoalan hukum dan lingkungan yang menjerat perusahaan tambang nikel, PT Karya Wijaya, di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sorotan ini menguat lantaran perusahaan tersebut diketahui memiliki afiliasi kepemilikan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. DPD IMM menilai, hingga kini berbagai sanksi administratif dan temuan lembaga pengawas negara terhadap perusahaan tersebut belum memiliki kejelasan eksekusi yang transparan bagi publik.

Ketua Umum DPD IMM Maluku Utara, M. Taufan Baba, menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan tidak boleh hanya berhenti sebagai macan kertas tanpa pemulihan lingkungan yang nyata.

“Masyarakat Maluku Utara berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan ekologis. Sejumlah persoalan krusial menyangkut PT Karya Wijaya di Pulau Gebe seolah berjalan di tempat tanpa ada keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Taufan dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

DPD IMM Maluku Utara mencatat sedikitnya empat persoalan mendasar yang masih menggantung dan wajib dijawab oleh pemerintah maupun pihak perusahaan:

1. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya menjatuhkan denda administratif sekitar Rp500 miliar kepada PT Karya Wijaya akibat menambang di kawasan hutan seluas 51,3 hektare tanpa izin (IPKH/PPKH). Namun, publik tidak pernah mendapat laporan apakah denda fantastis itu sudah masuk ke kas negara atau belum.

2. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perusahaan disorot karena belum menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta membangun dermaga khusus (jetty) tanpa izin pemanfaatan ruang. Kondisi ini dinilai sangat mengancam ekosistem Pulau Gebe yang tergolong pulau kecil dan rentan.

3. Konflik tata usaha negara antara PT Karya Wijaya dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) terkait tumpang tindih batas konsesi membuktikan masih carut-marutnya tata kelola izin tambang di lapangan.

4. Adanya hubungan kepemilikan saham dengan Gubernur Sherly Tjoanda Laos memicu keraguan publik terhadap objektivitas pengawasan di tingkat daerah. IMM mendesak pemerintah pusat mengambil alih penuh fungsi pengawasan agar proses hukum bebas dari intervensi kekuasaan.

Atas dasar tersebut, DPD IMM Maluku Utara melayangkan tiga tuntutan utama kepada Satgas PKH, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan manajemen PT Karya Wijaya. Mereka mendesak adanya transparansi status denda Rp500 miliar, pemenuhan seluruh kewajiban temuan BPK terkait lingkungan dan jetty, serta penegakan hukum yang bebas dari konflik kepentingan.

“IMM Maluku Utara akan terus mengawal kasus ini. Jika tidak ada kejelasan dan keterbukaan dari instansi berwenang maupun manajemen perusahaan, kami siap menempuh langkah-langkah konsolidasi gerakan dan pelaporan lanjutan ke tingkat pusat,” tutup Taufan. (brn/tim)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan