Brindonews.com
Beranda Daerah Tauhid Soleman Bongkar Hambatan Pembentukan Perda, APEKSI Usulkan Enam Pilar Reformasi

Tauhid Soleman Bongkar Hambatan Pembentukan Perda, APEKSI Usulkan Enam Pilar Reformasi

TERNATE, BRN – Wakil Ketua II Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, memaparkan sejumlah persoalan yang menghambat produktivitas pembentukan peraturan daerah (Perda).

Persoalan tersebut disampaikan Tauhid dalam Dialog Nasional bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan anggota BULD DPD RI, Tauhid menjelaskan bahwa rendahnya produktivitas pembentukan regulasi daerah tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya kemauan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta meningkatnya beban regulasi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan inventarisasi APEKSI terhadap sejumlah kota anggota, realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2025 hanya mencapai sekitar 49,5 persen atau 51 dari total 103 rancangan peraturan daerah (Raperda).

Sementara itu, hingga pertengahan November 2026, realisasi pembentukan Perda tercatat sekitar 31,1 persen. APEKSI juga menemukan kecenderungan pembahasan regulasi menumpuk pada Triwulan IV. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi kedalaman kajian dan kualitas substansi regulasi.

Persoalan lain yang disoroti adalah kesenjangan implementasi atau regulatory lag. Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat diterapkan secara optimal karena peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana terlambat diterbitkan atau belum ditetapkan.

Selain itu, evaluasi terhadap regulasi setelah diberlakukan atau ex-post review masih terbatas. APEKSI mencatat hanya sekitar 11 persen Perda yang berlaku telah dievaluasi sejak 2025.

Dari hasil inventarisasi tersebut, APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang menghambat pembentukan regulasi daerah.

Pertama, perubahan regulasi pemerintah pusat yang berlangsung cepat tanpa didukung sistem peringatan dini (early warning). Kedua, proses harmonisasi yang panjang dan belum memiliki standar waktu yang mengikat.

Ketiga, keterbatasan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan serta anggaran legislasi. Keempat, adanya mandat pembentukan kelembagaan maupun program baru dari pemerintah pusat tanpa kejelasan dukungan pendanaan atau unfunded mandates.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, APEKSI menawarkan enam pilar reformasi legislasi daerah yang diharapkan dapat dikawal bersama oleh BULD DPD RI dan pemerintah pusat.

Enam pilar itu meliputi pembangunan sistem peringatan dini dan masa transisi regulasi yang wajib, penyatuan standar harmonisasi, penerapan prinsip money follows function, penguatan kapasitas SDM dan penyediaan model Perda, peningkatan partisipasi publik yang bermakna, serta transparansi pembiayaan legislasi daerah.

APEKSI juga mendorong pembentukan kanal notifikasi resmi yang terintegrasi, antara lain melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah memperoleh informasi lebih awal mengenai perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam proses harmonisasi, APEKSI mengusulkan agar Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah provinsi memiliki standar waktu yang jelas. Setiap tahapan harmonisasi diharapkan dapat diselesaikan dalam rentang maksimal 7 hingga 10 hari kerja.

Di bidang kelembagaan, APEKSI mendorong afirmasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, penyediaan bank templat Perda, serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang lebih sederhana dan mudah diterapkan pemerintah daerah.

Melalui dialog nasional tersebut, APEKSI menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan DPD RI dalam mendorong reformasi legislasi daerah.

APEKSI juga siap menjadi pusat berbagi dokumen model Perda dan praktik baik antarkota guna memperkuat otonomi daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan perkotaan yang modern, cerdas, dan berkeadilan. (Ham/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan