Brindonews.com
Beranda Daerah Halmahera Timur Hibah Rp2,1 Miliar Pemkab Haltim Disorot, Surianto: Jangan Abaikan Kebutuhan Rakyat

Hibah Rp2,1 Miliar Pemkab Haltim Disorot, Surianto: Jangan Abaikan Kebutuhan Rakyat

HALTIM, BRN – Alokasi dana hibah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) senilai Rp2,1 miliar pada Tahun Anggaran 2026 menuai kritik. Penjabat Ketua Pengurus Besar PMFI, Surianto Rauf, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena dinilai belum mencerminkan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.

Kritik itu disampaikan menyusul klarifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim mengenai alokasi hibah kepada sejumlah instansi vertikal, di antaranya untuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Polda Maluku Utara, serta fasilitas asrama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Surianto, penjelasan pemerintah daerah justru memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan APBD. Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan dana hibah dalam jumlah besar kepada instansi vertikal, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih memerlukan perhatian.

Ia mengakui pemberian hibah kepada instansi vertikal dapat menjadi bagian dari sinergi antar lembaga dan dukungan terhadap pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta urgensi kebutuhan masyarakat.

Surianto menilai pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran lebih dahulu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi warga. Sejumlah kebutuhan yang disorot antara lain perbaikan infrastruktur jalan di desa terpencil, peningkatan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta dukungan bagi petani dan nelayan.

“APBD seharusnya menjadi instrumen untuk mengurangi ketertinggalan masyarakat. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat langsung bagi rakyat,” menjadi penekanan kritik Surianto terhadap kebijakan hibah tersebut.

Ia juga menyoroti alokasi hibah untuk fasilitas lembaga pemeriksa keuangan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh mekanisme pemberian hibah berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga independensi lembaga pengawasan.

Surianto meminta Pemkab Haltim tidak hanya menjadikan kelengkapan administrasi dan pencantuman anggaran dalam dokumen perencanaan sebagai dasar untuk mempertahankan kebijakan. Evaluasi, kata dia, perlu melihat urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.

Ia menilai dana Rp2,1 miliar tersebut berpotensi memberikan manfaat langsung apabila diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jembatan desa, perbaikan puskesmas pembantu, maupun penguatan usaha petani dan nelayan.

Karena itu, Surianto mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi hibah dalam APBD 2026. Menurutnya, prioritas belanja daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. (Fandi/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan