Fokus Peningkatan PAD 2026: Langkah Tepat, Tapi Harus Berkeadilan
Oleh: Julfikram Hi. Idris, S. Ak
Ketua Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur
Arahan tegas Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfhat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah supaya memfokuskan kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah di pada 2026 merupakan sinyal penting dan strategis bagi arah pembangunan daerah.
Bagi Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur, langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran pemerintah bahwa kekuatan fiskal adalah fondasi utama kemandirian daerah. Tapi target peningkatan PAD harus dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
PAD Bukan Sekadar Target Angka
Peningkatan PAD memang menjadi kebutuhan mendesak, tetapi yang tidak kalah penting adalah cara mencapainya. PAD bukan sekadar angka di dalam APBD, melainkan cerminan moral dan kapasitas tata kelola pemerintahan.
Kami mendorong agar pemerintah daerah tidak sekadar menaikkan tarif pajak dan retribusi, melainkan memperbaiki sistem pemungutan, memperluas basis pajak, dan memanfaatkan aset daerah secara produktif.
Digitalisasi sistem pembayaran, pembenahan administrasi wajib pajak, serta pengawasan yang ketat terhadap kebocoran penerimaan harus menjadi prioritas. Dengan demikian, peningkatan PAD bukan hanya nominal, tetapi juga berintegritas.
Sinergi dan Inovasi Antar-OPD
Arahan Sekda hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antar-OPD. Peningkatan PAD tidak bisa hanya dibebankan pada BP4D, tetapi juga perlu dukungan lintas sektor Pertanian, Perikanan, Perhubungan, Pariwisata, hingga pengelolaan aset daerah.
Baca Juga:
Setiap OPD memiliki potensi pendapatan yang bisa digali. Misalnya, sektor perikanan melalui pengelolaan pelabuhan dan retribusi hasil laut; sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan; serta sektor pariwisata melalui kerja sama pengelolaan destinasi lokal berbasis masyarakat. Inovasi dan kreativitas birokrasi menjadi kunci agar PAD tumbuh tanpa membebani rakyat.
Keadilan dan Transparansi Harus Dikedepankan
Peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Jangan sampai kebijakan fiskal yang keras justru menekan pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
Keadilan fiskal berarti memungut secara bijak, dan mengembalikan hasil pungutan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas wajib ditegakkan. Pemerintah harus membuka akses publik terhadap data penerimaan dan penggunaan PAD agar masyarakat ikut mengawasi dan menilai kinerjanya.
Pemuda Sebagai Mitra Kritis dan Solutif
Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur siap menjadi mitra kritis dan kolaboratif bagi pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan peningkatan PAD.
Kami akan terus mendukung langkah-langkah penguatan fiskal, sembari mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpijak pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, menegakkan kejujuran, dan menolak ketimpangan.
Kemandirian fiskal bukan hanya soal kemampuan menghimpun dana, tetapi juga soal moralitas dalam mengelola amanah publik. Ketika fiskal daerah dikelola dengan integritas, maka pembangunan akan membawa manfaat yang adil dan merata.
Pemuda Muhammadiyah Halmahera Timur, menyambut baik komitmen Sekda dalam memperkuat keuangan daerah. Kami percaya, arah kebijakan fiskal yang kuat akan menjadi fondasi bagi daerah yang berdaya dan bermartabat.
Tantangan kita bukan hanya menaikkan PAD, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang diperoleh benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Inilah saatnya Halmahera Timur, dengan semangat Fhastabiqul Khairat, membangun kemandirian fiskal yang berkeadilan, bukan sekadar dalam angka, tetapi dalam makna. (*)
Artikel Terkait
