DPRD Minta Masyarakat Halmahera Timur Awasi Dana Bosda

Hasanuddin Lajim.

HALTIM, BRN– DPRD
Halmahera Timur meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana Biaya
Operasioal Sekolah Daerah (Bosda) di Halmahera Timur. 

Menurut DPRD, anggaran sebesar Rp12,3
miliar yang membiayai 21 ribu peserta didik itu penggunaannya harus tepat
sasaran. Ikhriar ini mengantisipasi adanya penyalahgunaan yang berimbas pada
kerugian daerah.

“Ini perlu diawasi supaya penggunaan  bosda ada transparansi, karena itu perlu
diawasi. Saya ingatkan ke para kepala-kepala sekolah supaya tidak salahgunakan
anggaran bosda,” tandas Sekertaris Komisi I DPRD Halmahera Timur, Hasanuddin
Lajim, Senin kemarin, 28 Februari 2022.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini
menyatakan, pengunaan dana bosda harus sesuai prosedur dan mekanisme. Pencairan
maupun realisasi anggaran sudah tentu melibatkan pihak komite sekolah.

“Rapat bersama menjadi penentu sebelum
anggaran dicairkan dan dipergunakan. Tapi sebelum pencairan, kepala sekolah
terlebih dulu membuat rapat bersama komite untuk membicarakan kebutuhan dan
keperluan sekolah. Jadi pengunaan bosda harus sesuai hasil rapat perencanaan
sekolah. Tentunya kebutuhan tiap sekolah berbeda-beda,” katanya.

Pengunaan dana operasional sekolah
harus lebih mengedepankan aspek transparansi dan partisipatif. Asas
transparansi lebih dikedepankan supaya menghindari praktik penyalahgunaan
anggaran. Begitu juga, komite sekolah dan unsur masyarakat harus lebih berperan
aktif mengawasi pengunaan bosda.

“Ini perlu diawasi supaya pengunaan
dana Bosda ada transparansi. Melalui rapat kepala sekolah dan dewan guru
ditambah komite sekolah sangat diperlukan. Untuk menentukan perencanaan
kebutuhan sekolah. Dikatakan tidak transparan bila eksekusi anggaran (pengunaan
bosda) tidak melalui rapat rencana sekolah, tentunya akan terjadi praktik-praktik
terselubung. Karena kenapa, kasus penggunaan bosda tidak melalui perencaan
selalu komisi I temukan setiap kali turun ke lapangan,” ujarnya. (mal/red)