Brindonews.com






Beranda Daerah Pulau Taliabu Dinkes Pulau Taliabu Tekan 11,2 Persen Angka Stunting

Dinkes Pulau Taliabu Tekan 11,2 Persen Angka Stunting

Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu Kuraisia Marsaoly.

Tim Penilai Kinerja Pencegahan dan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Pulau Taliabu.

Atas pencapaian ini, BKKBN kemudian mengukuhkan Bupati Aliong Mus dan Ketua TP-PKK Pulau Taliabu Hj. Zahra Yolanda Mus sebagai Duta Orangtua Hebat pada Selasa, 22 November 2022. Keduanya dikukuhkan dalam acara Kick Off Penguatan Program Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan Wisuda Kelas Orangtua Hebat (KERABAT).





Penjelasan ini diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu Kuraisia Marsaoly ketika disembangi seusai acara penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting se-kabupaten kota Provinsi Maluku Utara di Sahid Bella Hotel, Rabu 12 Juli siang.

Kuraisia mengatakan, Taliabu merupakan kabupaten baru yang masuk dalam lokasi khusus atau lokus stunting di Maluku Utara. Namun, berkat keseriusan, kerja keras dan komitmen Pemerintah Pulau Kabupaten Taliabu, mampu menekan 11,2 persen dan angka prevalensi stunting hasil SSGI 35,2 persen menjadi 23,7 persen.

“Usai kita masih baru (terhitung 2021-2022), tapi ada penurunan sebesar 11,2 persen. Kami optimis mampu menekan lebih dari 14 persen sesuai target nasional,” katanya.





Langkah, strategi dan berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan diharapkan menjadi tombol percepatan penanganan stunting di Taliabu. Termasuk mendorong Taliabu mewujudkan indikator Taliabu sebagai kabupaten sehat.

“Alhamdulillah capaian imunisasi kami juga mulai membaik. Ini semoga ini menjadi sebuah tolok ukur percepatan penanganan stunting di Taliabu. Perbaikan sanitasi dan lingkungan atau lebih spesifik kesehatan, mendorong Taliabu masuk kategori kabupaten sehat,” sambungnya.

Penanganan stunting di Pulau Taliabu, lanjut Kuraisia, terdapat beberapa hambatan. Rentang kendali antara TPPS kecamatan dan desa, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan kondisi infrastruktur pedesaan yang belum memadai.





“Keterbatasan SDM kesehatan dan seberannya belum merata di Taliabu. Kami berharap ada perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara supaya percepatan penanganan stunting di Taliabu lebih efektif,” ujarnya. (red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan