Alasan Apkesi, Pimpinan OPD Pemkot Ternate Ramai-ramai ‘Ramean’ di Makassar
TERNATE, BRN – Sejumlah kepala OPD di Pemerintah Kota Ternate, ramai-ramai berangkat ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keberangkatan pimpinan OPD yang ‘andalan’ habiskan SPPD itu dengan alasan menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023 di Makassar.
Pimpinan OPD yang diketahui “kabur” ke kota yang sebelumnya bernama Unjung Pandang itu di antaranya Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly; Kepala Dinas Pertanian Thamrin Marsaoly; Kepala BKPSDM Samin Marsaoly; Kepala Dinas PUPR Rus’an M. Nur Taib; Kepala BPKAD Abdullah H M Saleh; Kepala Dinas Perhubungan Mochtar Hasyim; Kepala Satpol PP Fhandi Mahmud; Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Syafei Muhammad’ Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hadi Hairuddin, serta Kepala Bagian Keuangan Faisal.
Kepergian para pimpinan OPD ke Kota Daeng ini mendapat sorotan ekonom Maluku Utara Dr. Mukhtar Adam. Mukhtar menyebut, terdapat berbagai persoalan dasar yang mestinya menjadi fokus pemerintah. Namun, pemerintahan Tauhid Soleman hanya menghabiskan banyak uang rakyat untuk hal yang sangat tidak bermanfaat.
Mukhtar menyatakan, agenda Apeksi di Kota Makassar adalah forum para wali kota, bukan kepala-kepala dinas. Pemilihan pejabat berdasarkan garis semenda menjadi akumulasi dari pemerintahan ramean, yaitu model pemerintahan kekerabatan yang lebih fokus pada pesta bersama.
“Sehingga tidak ada urgensinya bawa pejabat ramean dalam pemerintahan ramean,” tandas Mukhtar, Rabu 12 Juli.
Model pengelolaan pemerintahan ramean, kata Mukhtar, cenderung memanfaatkan uang rakyat untuk kesenangan pejabat ramean. Cara ini akan menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada wali kota ramean.
“Tauhid Soleman mestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean yang cenderung membuat acara ramean, tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, harus mampu membangun pertanyaan kritis kepada Wali Kota M. Tauhid Seloman atas model pengelolaan pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.
“Struktur APBD kota yang mengalami jebakan defisit jangka pendek dengan memasukkan rancangan perda untuk PKBU untuk pembangunan rumah sakit senilai Rp 1.6 triliun adalah bagian yang tak terpisahkan dari model pemerintahan ramean yang ditunjukkan oleh Tauhid Soleman dalam mengelola uang warga kota dari hasil amanah yang diberikan kepada Tauhid,” tandas Mukhtar.
Baca Juga:
Artikel Terkait
