Deprov Desak Kejati Ungkap Aktor Korupsi TPP RSUD Chasan Boesoerie

Sahril Tahir.

TERNATE,
BRN– Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Sahril Tahir menanggapi
penanganan dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai (TPP) RSUD Chasan
Boesoerie Ternate. Menurutnya, perkara ini perlu ditangani serius.

Ini supaya dapat diketahui siapa aktor yang disangka menggelapkan
TPP para tenaga kesehatan. Tuntutan pembayaran tunggakan melalui demonstrasi
itu agar secepatnya dibayarkan.

“Tak lain tak bukan supata cepat dibayar. Karena itu,
kami desak kejaksaan tinggi percepat proses hukum dugaan tindak pidana korupsi
TPP ini biar kita tahu siapa aktornya ,” kata Sahril, Rabu, 11 Januari.

Politisi Gerindra itu menyarankan Gubernur Abdul Gani
Kasuba membekukan status RSUD Chasan Boesoerie Ternate sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Terutama melakukan audit investigasi terhadap keuangannya.

“Dibekukan kemudian dilakukan audit sehingga masalah
TPP tenaga kesehatan dapat terselesaikan, sebab sudah terjadi korupsi
menggurita,” katanya.

Langkah lain yang dilakukan, sambung Sahril, mengganti
managemen Chasan Boesoerie Ternate. Sebab, katanya, ini persoalan sangat rumit,
sebab menyangkut ketidaknyamanan antara managemen dan pelayanan.

“Siapapun yang akan menjadi Direktur RSUD CB, dan
ketika melakukan perubahan, maka orang (petinggi RSUD CB) akan merasa terganggu
dengan pola lama yang mereka sudah terapkan. Jadi ini harus diganti semua,” tandasnya.

Menurut Sahril, problem RSUD CB saat ini imbas dari
Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjut rekomendasi DPRD.

Baca Juga:

Wakapolda Malut Tekankan Seluruh Personel Tingkatkan Disiplin dalam Pelaksanaan Tugas

“Kita sudah rekomendasi agar direkturnya diganti. Bentuk
ikhtiar ini DPRD provinsi (Deprov) semenjak 2017, 2018, dan terakhir 2019. Tapi
mereka abaikan, akhirnya sekarang jadi masalah besar. Pemprov harusnya bekukan
BLUD dan segera selesaikan persoalan ini,” ucapnya. (red)