Dana PEN Bantu Kemiskinan di Maluku Utara Alami Penurunan

Ilustrasi kemiskinan. (sumber: pixabay dari pikiranrakyat.com)

TERNATE, BRN – Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mencatat sejumlahindokatorpertumbuhanmenunjukkanperbaikan. Trend positif diakhir tahun anggaran 2021 ini diklaim salah
satunya keberhasilan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. 

Kepala
KPKNL Ternate Achmakrishna Himawan mengatakan, menguatnya ekonominasionaltelahmendorongberlanjutnyapeningkatankinerjaAPBN. PerSeptember2021 saja,penerimaannegaramencapaiRp1.354,8triliun atau setara 77,7persendaritarget
pendapatan.

“Capaian
realisasi di Provinsi Maluku Utara sampai dengan 30 September 2021 mencatatkan
pendapatannegarasebesarRp1,51triliunatau 75,85persendaritarget. Jumlah ini lebihtinggidibandingkanperiode yang sama
tahun 2020 sebesar Rp1,28 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara
sebesar Rp10,66 triliun atau 70,62 persen yang lebih rendah dibandingkan
periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp10,73triliun,” kata Achmakrishna saat jumpa pers di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Rabu pagi, 27 Oktober. 

Achmakrishna mengemukakan,
keberhasilan pemerintah memitigasi resiko penularan covid-19 menjadi faktor
penting dalam memicu perbaikan aktivitas ekonomi di masyarakat. Misalnya indeks
pembangunan manusia, kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan atau gini ratio, dan nilai tukar petani. 

Tahun
2020, indeks pembangunan manusia atau IPM di Maluku Utara tercatat 68,49 persen.
Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK per Februari 2021 sebesar
64,31 persen. Angka ini menunjukkan 64,31 persen penduduk Maluku Utara yang
berusia 15 tahun ke atas aktif dalam kegiatan ekonomi.

“Di
sisi lain, kemiskinan di Maluku Utara per Maret 2021 turun menjadi 6,89 persen
dibanding periode sebelumnya di kisaran 6,97 persen. Penurunan ini
diindikasikan karena adanya penyaluran dana PEN yang ditujukan untuk
mempertahankan kemampuan daya beli masyarakatmaupunpelakuusaha.SedangkandataginiratiodiMalukuUtara naik hingga 10 basis poin menjadi
0,300 atau tergolong ke dalam kategori rendah, begitu pula dengan nilai tukar
petani  atau NTP Maluku Utara yang
menunjukkan trenkenaikan,” ucapnya. 

Kepala
KPP Ternate Herry Wirawan menambahkan, trend positif juga terjadi dalam penerimaan
perpajakan di Maluku Utara yang mencapai Rp1,35 triliun. Hasil ini tumbuh 16,29
persen dari realisasi periode yang sama tahun 2020.

“Realisasi
penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan Pajak dalam negeri
sebesar Rp1,28 triliun dan penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional
yang mencapai Rp75,25 miliar. Penerimaan perpajakan dari pajak perdagangan internasional
ini terkontraksi 35,38 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yangmencapaiRp116,46miliar,” katanya.

Baca Juga:

Aliong Mus Pemekaran DOB Pulau Obi Wajib Diperjuangkan  

Herry
mengatakan, meningkatnya penerimaan pajak itu pemicunya karenaproyekpembangunansmelterPT. Indonesia Weda Bay Industrial Park. Sedangkan penerimaan
negara bukan pajak tumbuh 41,96 persen atau sebesar Rp166,07 miliar dari
realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp116,98 miliar.

“Di
Provinsi Maluku Utara, satuan kerja (satker) yang menerima alokasi sumber dana
PNBP terbesar terdapat pada satker lingkup kementerian perhubungan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, kementerian agama, kementerian hukum dan ham, kementerian
kesehatan, serta kementerian agraria dan tata ruang.DaritotalalokasipaguRp172,5miliar,51.1 persenatauRp68,49miliarberadapada kementerian perhubungan. Porsi PNBP
untuk kementerian perhubungan tersebut paling tinggi disebabkan karena potensi
penerimaan PNBP-nya juga besar. Potensi ini terutama pada sub sektor
transportasilaut,dimanaProvinsiMalukuUtaramemangterdiridaripulau-pulauyangterpisahkanoleh lautan,” katanya. (red)