Beranda Headline Aktivis Taliabu Sebut Kepala Bappeda Malut Gagal Fokus

Aktivis Taliabu Sebut Kepala Bappeda Malut Gagal Fokus

Oleh tulis - Juli 31, 2025, 7:00 pm

TERNATE,BRN – Aktivis Taliabu, menyayangkan pernyataan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Sarmin Adam yang menyebutkan bahwa pernyataan Anggota Dprd Partai Gerindra Mislan Syarif adalah “fitnah”, terkait dokumen RPJMD 2025–2029.

Kritik yang disampaikan oleh Mislan Syarif anggota DPRD dari Dapil V (Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu) adalah sah dan berdasarkan fakta. Sementara pernyataan Kepala Bappeda Sarmin S Adam tersebut sebagai bentuk sikap anti-kritik yang tidak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik.

“Dokumen RPJMD itu memang sudah dibagikan ke anggota DPRD, lalu ada yang mengkritik berdasarkan isi, itu bukan fitnah. Faktanya, Kabupaten Pulau Taliabu tidak dimuat dalam penyusunan RPJMD,”ujar Jamrudin Kamis (31/07/2025)

Lanjutnya, Jamrudin menyatakan bahwa masyarakat Taliabu tidak buta dan tidak tuli terhadap perlakuan diskriminatif yang dirasakan selama ini. Menurutnya, sudah dua periode berturut-turut Taliabu tidak menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi.

Ia menilai respons Kepala Bappeda yang menyebut kritik tersebut sebagai fitnah adalah upaya menutup-nutupi fakta.

“Kalau memang Taliabu disebut masuk perencanaan, tunjukkan saja di dokumen mana percepatan pembangunan infrastruktur atau layanan dasar untuk Taliabu ditulis. Kalau tidak ada, artinya ini pembenaran untuk menutupi kegagalan,” tegas Jamrudin.

Dalam dokumen RPJMD yang disusun Bappeda Provinsi Maluku Utara, disebutkan bahwa 10 kabupaten/kota masuk dalam program strategis lima tahunan. Namun, menurut Jamrudin, Taliabu tidak disebut sama sekali, sementara kabupaten/kota lainnya tercantum dengan jelas.

“Lucu kalau katanya masih dalam proses pemetaan. Kenapa daerah lain sudah tertulis? Kenapa Taliabu tidak? Ini bukan sekadar kelalaian, ini bukti pengabaian,” katanya.

Tak hanya itu, Jamrudin dengan tegas meminta agar Kepala Bappeda Malut tidak bersikap seperti “gorila” yang mencoba membungkam suara rakyat dan mengucilkan wakil mereka di DPRD, Mislan Syarif.

Masyarakat Taliabu berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Bappeda, lebih terbuka terhadap kritik dan bersedia duduk bersama rakyat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang adil dan merata. (tim/red)