Aksi Protes Tolak Kepsek Baru

TERNATE, BRN – Sejumlah orangtua wali murid dan guru SDN
48 Akehuda Kota Ternate Utara menggelar aksi protes menolak kehadiran Kepala
Seklah (Kepsek) baru yang ditunjuk memimpin di sekolah itu.
Selain aksi protes menolak kedatangan Kepsek
baru, para guru dan orangtua wali murid juga membawa spanduk yang bertuliskan
menolak Kepsek baru. Mereka menuntut Kepsek yang memimpin SDN 48 bukan dari
luar sekolah.
“ Aksi ini karena kami tolak Kepsek dari luar
SDN 48,” kata koordinator aksi, Indri Mahani, Kamis (15/11).
Menurut
Indri, bukannya mereka tidak suka kedatangan Kepsek yang baru. Tetapi pergantian
jabatan Kepsek harus dari dalam SDN 48 sendiri. “ Apalagi sudah mau
memasuki ujian. Guru-guru disini juga
sudah layak menjadi kepala sekolah, kok kenapa ambil dari luar,” katanya.
Alasan
mereka tetap mempertahankan Kepsek sebelumnya yaitu Malik Umanailo karena
sangat berjasa bagi peserta didik. Selain berjasa, berkat tangan dingin dan
kerja keras Malik berhasil membawa SDN 48 lolos akreditasi dengan nilai A.
Meski
begitu, para guru dan orangtua wali murid ini tidak menyoalkan pergantian
Kepsek baru. Mereka meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)
Kota Ternate masih mempertahan Kepsek lama sebagai tenaga pengajar/guru di SDN
48.
“ Walaupun
Kepsek yang lama ini sudah di ganti, tapi kami minta agar masih bisa mengajar di
sini,” pinta Indri.
Menanggapi
hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaila Syarif mengatakan, sekolah
adalah sarana pendidikan yang ada kaitannya dengan kebijakan penempatan guru. Sehingga
itu pergantian/pemindahan guru bukan hal krusial yang di polimikkan.
“ Tentu
saja kita sebagai masyarakat tidak langsung menyimpulkan dengan di gantinya Kepsek
yang baru akan menjadi keburukan bagi sekolah tersebut. Kita juga harus
mengedepankan etika dan berpikir yang
positif,” kata Nurlaila yang juga Ketua Bapemperda itu.
Di hadapan
para guru dan orangtua murid, politisi NasDem ini menjelaskan, pergantian unsur
pimpinan sekolah sudah dilakukan evaluasi sebelum mengganti pimpinan lama. Roling
jabatan atau mengganti unsur pimpinan di setiap sekolah sudah menjadi
tanggungjawab Dikbud Kota Ternate.
“ Sekolah
tidak boleh di giring ke hal yang bersifat politik. Karena intinya aksi protes
ini yang rugi adalah peserta didik termsuk orangtua wali murid dan guru-guru
juga,” katanya. (am/red)