Soroti Proyek Kanal Maba Rp71,7 Miliar, Massa Desak KPK Audit dan Evaluasi BWS Maluku Utara

TERNATE, BRN – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap proyek rehabilitasi kanal di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, yang menurut mereka telah menghabiskan anggaran sekitar Rp71,7 miliar sejak 2023 hingga 2026.

Dalam pernyataannya, Koordinator Lapangan, Yasmin A., menilai proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut perlu diaudit secara menyeluruh karena besarnya anggaran dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang terlihat di lapangan.

Berdasarkan data yang disampaikan massa, alokasi anggaran proyek rehabilitasi kanal itu disebut meningkat setiap tahun, yakni sekitar Rp4,4 miliar pada 2023, Rp7,3 miliar pada 2024, Rp19,2 miliar pada 2025, dan Rp40,8 miliar pada 2026, sehingga total anggarannya mencapai Rp71,7 miliar.

Baca Juga:

API Sarankan Pemprov Malut Kaji Ulang Rencana Pinjaman Rp1 Triliun

Massa menilai peningkatan anggaran tersebut perlu disertai evaluasi terhadap capaian fisik pekerjaan, kualitas pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Kami meminta KPK memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan APBN dan melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini,” kata Yasmin.

Selain meminta keterlibatan KPK, massa juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Yasmin menyatakan pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut secara resmi kepada KPK. Selain itu, mereka juga akan menggelar aksi lanjutan di Kementerian PUPR dengan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta evaluasi terhadap pengelolaan proyek APBN di lingkungan BWS Maluku Utara, audit menyeluruh atas penggunaan anggaran proyek rehabilitasi kanal di Kota Maba, serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Massa juga meminta proses audit mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proyek tersebut.

Selain proyek rehabilitasi kanal di Kota Maba, massa menyatakan akan menyoroti sejumlah proyek lain yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, di antaranya proyek Sabo Dam Rua di Kota Ternate, proyek di Tilope, Kabupaten Halmahera Tengah, serta proyek di Nakamura, Kabupaten Pulau Morotai. (Fandi/Red)