Ricky Minta OPD Penghasil PAD Pasang Target Imbas TKD Rp 473 Miliar Dipangkas

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengkhawatirkan pemangkasan alokasi anggaran transfer daerah oleh Kementerian Keuangan berpotensi memengaruhi program kegiatan. Terutama pada kebutuhan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan lebih awal.

Kenapa tidak, karena pemerintah daerah lebih awal menyusun rencana program kegiatan dalam KUA PPAS APBD Perubahan dan pagu indikatif ditiap-tiap OPD. Program yang dirancang harus disesuaikan kembali setelah APBD Perubahan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Itu sebab, penerimaan daerah sudah pasti menyusut ditahun ini dan bisa kembali normal ditahun depan 2026 apabila pemerintah pusat sudah mengembalikan porsi dana transfer daerah di ABPN 2026.

Ricky Chairul Richfat mengatakan, pemerintah daerah Halmahera Timur sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi penyusutan penerimaan transfer daerah. Langkah yang disiapkan satunya menyesuaikan program kegiatan dan subkegiatan agar tidak membebani biaya yang besar. Termasuk mengevaluasi PAD Halmahera Timur 2026.

“Jadi ini akan diukur, dipriper karena pendapatan Halmahera Timur dari TKD yang menurun drastis maka akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya memindaklanjuti. Pasti akan dilakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2026. Sudah pasti TKD yang berurang 30 persen pasti berpengaruh terkait program,” kata Ricky, Rabu, 1 Oktober.

Ricky memastikan, belanja pegawai termasuk program prioritas Bupati Ubaid Yakub dan Wakilnya Anjas Taher dipastikan tidak ikut kena dampak. Hanya saja pada beberapa belanja pengadaan di masing-masing OPD yang harus dikoreksi ulang untuk bisa ada penghematan anggaran.

“Yang pasti didahulukan pertama, belanja pegawai dan TPP, itu wajib. Kedua, semua program-program mandatorispen yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Infrastruktur, pengawasan Inspektorat semua didahulukan. Baru kemudian diikuti astacitanya pak presiden kemudian program prioritas provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur tersebut meminta, pimpinan ODP penghasil PAD agar memasang target supaya lebih memaksimalkan pendapatan. Ini kata dia, untuk mewaspadahi penyusutan penerimaan dana transfer.

“Jadi OPD-OPD yang menunjang PAD akan dipasang target dan akan difokuskan untuk kerja lebih maksimal lagi. Tapi pemerintah daerah cukup optimis walaupun dengan kondisi yang serba keterbatasan tapi bisa memenuhi kewajiban terkait program kegiatan dan subkegiatan 2026,” pintanya.

“Cuman pasti ada formasi-formasi dari program kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan efesiesnsi ataupun dihilangkan yang dianggap tidak sesuai peruntukan strategis di 2026,” sambung Ricky.

Baca Juga:

Realisasi APBD Halmahera Timur Capai 57 Persen

Sebelumnya pada 5 Agustus lalu, DPRD dan Pemerintah Daerah setempat sudah mengesahkan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 1,7 terliun. Angka tersebut terjadi kenaikan pada pendapatan asli daerah yang semula hanya Rp 43 miliar lebih, naik menjadi Rp 69 miliar lebih. (*)