160 KK Enam Desa Nyatakan Sikap Ikut Halut

Penyerahan KK warga Dusun Bangko ke Pemkab Halut

HALUT,
BRN – Ratusan Kepala
Keluarga (KK) di enam desa perbatasan Halbar-Halut bertandang ke Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut). Kedatangan masyarakat Desa Bangkok,
Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk menyatakan sikap untuk tetap berada diwilayah
administrasi Halmahera Utara (Halut).

Kedatangan para warga ini disambut hangat Bupati
Halut, Frans Manery bersama Sekretaris Daerah, Fredy Djandua, Kadis Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jemi Duan, Kadis Pemerintahan Desa, Nyoter Koenoe,
dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Halut Jhon Anwar Kabalmay.

pada kesempatan itu, Asril Mamuka warga dusun
Bangko mewakili 160 KK Bangkok menyatakan sikap bergabung dan menjadi warga
Halut. Tah hanya sikap, puluhan warga dusun Bangkok menyerahkan identitas
kependudukannya ke Pemkab Halut untuk di alihkan menjadi warga Halut.

“ Hari ini, kami 160 KK warga dusun Bangkok secara
murni tanpa ada unsur politik menyatakan sikap bergabung dan menjadi warga
Halut,” tegas Asril usai pertemuan dengan Pemkab Halut di ruang miting kantor
bupati, Senin (24/9).

Sementara itu, Bupati Frans Manery mengaku akan
segera mengakomodir tuntutan warga itu. Karena itu, bupati memeruntahkan kepada
instansi berwenang (Dukcapil) segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk
mengkordinir permintaan mereka.

Pindahnya warga Dusun Bakok tidak ada kaitannya
dengan unsur politik. Mengenai alur pembentukan hinga menjadi desa definitif, Orang
nomor satu di Pemkab Halut itu mengaku bakal mengajukan ususlan ini ke DPRD
untuk ditindaklanjut hingga Kemendagri untuk dikeluarkan kode Desa.

Menanggapi keinganan warga dusun Bangko terkait infrastruktur
jalan masuk menuju dusun Bangkok dan kebutuhan warga akan air bersih, Frans Manery
mengatakan, kebutuhan infrastruktur jalan sampai pada ketersediaan air bersih
sebagai diminta warga Dusun Bangkok menjadi kebutuhan prioritas bagi Pemkab
Halut yang akan direalisasikan.

Sementara itu, Skretaris Daerah, Fredy Djandua
menambahkan, pengusulan pembangunan infrastruktur jalan dan tuntutan lainnya
akan di akomodir pada tahun anggaran 2019. “ Untuk jalan sudah saya usulkan ke
Kadis Pekerjaan Umum dan ini menjadi prioritas untuk adminstrasi kependudukan secepatnya
akan di selesaikan,” pungkasnya. (Arthur/red)

Baca Juga:

DPD Partai Demokrat Siap Kawal Program Sherly- Sarbin