Gubernur Malut Minta Polda Usut Kasus Imran Yakub

TERNATE, BRN– 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebidayaan (Kadikbud), Imran Yakub belum
bisa tersenyum lebar. Perjuangan agar dirinya bebas dari jeratan hukum atas
dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dugaan 22 miliar biaya
operasional sekolah (BOS) yang disimpan rekening lain (eksrou rekening) belum
sepenuhnya selesai.

Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) di
sela-sela menggelar jumpa pers mengumumkan kemenangan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur di Hotel Batik Kelurahan Kalumpang Kota Ternate Tengah
mengatakan, kasus pemotongan dana alokasi khusus (DAK) serta dugaan dana BOS
senilai 22 miliar yang diduga masih disimpan eksrou rekening di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut tetap diusut hingga tuntas.

“ Soal dana BOS itu polisi dan jaksa sudah
periksa, begitu juga dengan piha bank. Karena saya sangat larang keras dana itu
diambil apalagi masalah pendidikan,” tandas AGK.

Dikatakan, uang senilai Rp 22 miliar yang
diduga masih berada di eksrou rekening itu harus mampuh di pertanggungjawabkan.
Menurutnya, apabila anggaran dengan nilai miliaran itu tidak bisa
dipertanggungjawabkan sudah barang tentu mempengaruhi nasib pendidikan
khususnya di Malut. “ Apalagi dana kesehatan. Lebih-lebih lagi kalau anggaran
itu fiktif. Untuk saya minta kalau ada bukti-bukti terkait pungli segera seret
ke penegak hukum,” tegasnya.

Selain itu juga Dana Alokasi Khusus yang
beredar info ada pemotongan 10 persen di masing-masing Sekolah Menengah Atas
(SMA) wajib dituntaskan. penegak hukum segera dan serius masalah ini sehingga
Maluku Utara kedepannya bersih dari korupsi. (Tim/red)