Sekda Halmahera Timur Ungkap Penyebab Mengapa Gaji Honorer Belum Bisa Dibayar
HALTIM, BRN – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur masih memverifikasi data outsourcing tenaga honorer pasca pengumuman hasil seleksi P3K tahap dua berakhir. Itu sebab mengapa pembayaran gaji tenaga honorer yang dikabarkan sudah enam bulan belum bisa dieksekusi.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfhat mengatakan, fenomena pembayaran gaji honorer di instansi pemerintah tak hanya dialami di Halmahera Timur. Tapi kondisi tersebut hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia. Itu kenapa di Halmahera Timur masih dilakukan pendatan ulang termasuk masih menunggu regulasi untuk pembayaran gaji mereka.
“Kalau terkait pembayaran honorer itu hampir di semua daerah di Indonesia sifatnya sama. Kami lagi menunggu terkait dengan regulasi yang mendung hal-hal yang terkait pembayaran gaji honorer. Kenapa, karena pemerintah daerah kan sudah selesai melakukan pengumuman hasil P3K tahap dua yang mana tahap dua itu terakhir di 2025 sehingga setelah ini belum ada lagi arahan untuk pengangkatan P3K,” kata Ricky, Kamis, 14 Agustus.
Ricky mengatakan, dalam undang-undang ASN yang diwajibkan tenaga honorer hanya SatpoPP, Supir ditambah cleaning service. Sementara tenaga guru dan tenaga medis masuk dalam kategori skala prioritas kebutuhan daerah. Menurut dia, baru SatpolPP, Supir dan cleaning service yang sudah celar diverifikasi data sementara tenaga guru dan medis masih berjalan.
“Apabila sudah dilakukan penyesuaian kami akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati terkait dengan outsourcing tenaga Satpol, Cleaning Service dan juga Supir. Sementara prioritas untuk tenaga pengajar guru dan medis akan dibuat SK terpisah. Kepala BKD saya tugaskan untuk lakukan pendataan dengan Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan. Kalau outsourcing tenaga satpolpp, cleaning service dan supir sudah selesai pendataan, yang masih bermasalah guru dengan tenaga medis,” jelasnya.
Ricky mengemukakan, outsourcing tenaga guru bakal ditempatkan pada sekolah yang dianggap masih kekurangan guru diambil dari sekolah yang punya kelebihan guru pasca pendataan rampung. Sementara tenaga medis akan diberikan pilihan penempatan di Rumah Sakit Pratama Wasileo di Kecamatan Maba Utara setelah rumah sakit mulai beroperasi.
Apabila tenaga medis tidak tidak bersedia ditugaskan di di Rumah Sakit Pratama Wasileo lanjut Ricky, dengan sendirinya mereka akan dianggap mengundurkan diri dari kesediaan sebagai tenaga honor. Sementara tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Maba tidak distribusikan ke Rumah Sakit Pratama Wasileo, mereka tetap bekerja secara normal pada tempat kerja mereka di RSUD Maba tanpa pinda tugas.
“Kalau mereka dialokasikan ke rumah sakit wasileo lalu keberatan maka dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri. Untuk tenaga medis para medis di RSUD maba itu tinggal menunggu hails rekonsiliasi antara Dirut RSUD dengan Kadis Kesehatan apabila sudah clear maka kami akan masukan semua di daftar untuk tenaga medis yang siap bayar,” bebernya.
Menurut dia, pemerintah daerah bakal menerima hasil validasi pendataan pada September akan datang agar selanjutnya untuk diverifikasi membayar gaji mereka. Meski begitu, pembayaran gaji baru bisa dieksekusi tapi harus berdasarkan dengan ketentuan yang diberikan.
“Sebetulnya honor daerah itukan terhitung mulai persatu Januari 2025 itu sudah tidak lagi berlaku yang ada adalah edaran MenpanRB untuk tenaga honorer yang dibayarkan gajinya adalah tenaga honorer yang lulus P3K tetapi belum dilakukan pelengkapan, itu yang akan dibayarkan gajinya. Kalau untuk honorer itu nanti kami mengacu ke SK terbaru baru,” jelasnya. (*)
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
