Satker Diminta Ikut Dorong Percepatan Pencairan DOK PID
|
| Zulkifli Hi.Saleh, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Pengetahuan Program Inovasi Desa, Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) IV Provinsi Malut |
TERNATE, BRN – Satuan Kerja (Satker) Dekosentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Inovasi Desa (PID) Provinsi Maluku Utara (Malut) diminta ikut mendorong percepatan pencairan Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Tak hanya itu, Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) pun harus didorong sebab, secara nasional, Provinsi Malut penyerapannya sangat rendah.
“ Kita minta satker untuk sama-sama mendorong pencairan DOK TIK dan TPID, karena secara nasional Malut penyerapan sangat rendah,” kata Zulkifli Hi.Saleh, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Pengetahuan Program Inovasi Desa, Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) IV Provinsi Malut, Jumat (5/7/2019).
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang terendah adalah TPID yakni hanya bermain diangka 3 persen. Sedangkan untuk TIK sendiri 34 persen, dan baru empat Kabupaten/Kota yang mencairkan.
“ Untuk Batas waktu pencairan paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minimal 89 persen,” katanya.
Kata dia, rendahnya angka penyerapan dana ini ikut mempengaruhi tahapan pelaksanaan kegiatan PID. Apalagi, Juli ini semua tahapan kegiatan berakhir. Sementara akhir bulan ini semua tahapan PID harus selesai, karena minggu keempat sudah BID, ” Ujarnya.
Menurutnya, Tahun ini, dana yang bersumber dari bulan ini telah berakhir, dan tidak ada pengembalian. Jika dana tersebut tidak bisa dicairkan sampai pertengahan Juli, maka TIK dan TPID dianggap tidak mau mencairkan.
“Jika dana tidak dicairkan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka TIK dan TPID harus membuat surat pernyataan untuk mencairkan dana tersebut,” ujar mengutip pemberitahuan dari KN Pusat.
Meski demikian, KPW IV Malut terus mendorong tahapan pelaksanaan PID di Malut. Mulai dari review kelembagaan TIK dan TPID, pengajuan dan pencairan DOK, Bursa Inovasi Desa, pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta capturing.
Lanjut dia, Dari 9 kabupaten/kota, progres PID terus meningkat. Yang tercepat adalah Kota Tidore Kepulauan, karena pencairan dana TIK dan TPID sudah selesai, tinggal BID, pelatihan KPM dan capturing, ” Pungkasnya.
Baca Juga:
Untuk dana TIK, selain Kota Tikep, yang sudah mencairkan adalah Kabupaten Halmahera Utara, Halteng dan Sula. Sementara TIK Halsel, Morotai, Taliabu, Haltim dan Halbar belum melakukan pencairan.
TPID yang ada di 8 kabupaten tinggal MoU dengan satker, sementara yang sudah melakukan pengajuan seperti Halbar masih ada perbaikan administratif.
Untuk itu, Zulkifli meminta satker ikut mendorong pencairan, sehingga selain tahapan kegiatan PID berjalan sesuai rencana, termasuk tidak ada pengembalian dana.
“Sekali lagi kita minta satker ikut mendorong hal ini agar semua tahapan kegiatan PID Provinsi Malut berjalan dan tidak ada pengembalian,” Tuturnya. (Mn)
Artikel Terkait
