Relawan Desak Gubernur Sherly Opname KAS OPD Pemprov Malut
HALTIM, BRN – Ketua tim relawan Sherly-Sarbin for Maluku Utara atau SSFM Kabupaten Halmahera Timur Renol S.A Banjar mendesak Gubernur Sherly Laos mengopname KAS masing-masing OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Renol menilai, Gubernur Sherly mengambil langkah taktis mengevaluasi tata kelola keuangan dengan melakukan opname Kas Keuangan di masing-masing OPD sangat diperlukan sehingga bisa diketahui pengunaan anggaran OPD tepat sasaran atau tidak.
“Gubernur harus berani melakukan opname Kas dengan melibatkan Lembaga Akuntabilitas Publik (LAP) yang independen sehingga parameter penggunaan anggaran tahun 2023-2024 bisa diproteksi,” kata Renol, Sabtu 8 Maret.
Eks Sekretaris Partai PKPI Maluku Utara tersebut mengatakan, sisi lain apabila Gubernur Sherly mengopname APBD Pemprov Maluku Utara merupakan salah satu solusi untuk mendeteksi kebocoran anggaran yang mengarah pada praktek korupsi oleh kuasa pengguna anggaran tingkat OPD.
“Meski bukan domain kami relawan, pimpinan OPD yang telah terlibat perkara hukum termasuk dengan KPK sebaiknya segera di non jobkan sehingga Gubernur dan Wagub keluar dari pasar gelap penyanderaan korupsi di lingkup pemprov Maluku Utara,” ucapnya.
SSFM kata Renol, tetap mendukung Gubernur Sehrly Laos dalam mengamankan kebijakan pemerintah pusat yang berorientasi pada upaya efisiensi dan pemangkasan APBD. Termasuk mendukung sepenuhnya program dan visi misi Sherly-Sarbin.
“Program 100 hari kerja berbasis kinerja sebagaimana yang di tegaskan Gubernur Sherly di hadapan pimpinan OPD menjadi catatan penting dalam penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.
Peningkatan sistem pengelolaan manajemen pemerintahan kata Renol, harus ditandai dengan penguatan strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Meski gubernur Sherly telah menegaskan standar dalam rencana evaluasi berbasis kinerja dan pelaporan keuangan setiap OPD. Tapi perlu ada terobosan yang lebih progresif dan cepat demi menormalisasi keuangan daerah.
Stabilisasi fiskal daerah pun harus menjadi skala prioritas seiring dengan banyaknya temuan pada hampir seluruh OPD di lingkup pemprov Malut. Maka Gubernur kata Renol, harus lebih berhati-hati, terutama harus mengevaluasi kinerja OPD yang banyak temuan BPK.
Baca Juga:
“Dalam 5 tahun terakhir terdapat banyak masalah yang mengarah pada temuan keuangan mulai dari keterlambatan pembayaran tunjangan operasional tenaga kesehatan, keterlambatan pembayaran TTP ASN pemprov, hingga hutang tahunan pihak ketiga termasuk di tahun 2024 pada 8 OPD yang mencapai Rp.111.592.000.00,” harapnya. (*)
Artikel Terkait
