Realisasi RPJMD Ubaid-Anjas Capai 80 Persen
|
| Ubaid Yakub dan Anjas Taher. |
HALTIM, BRN– Pemerintah
Kabupaten Halmahera Timur melaporkan
capaian program kerja fisik tahun 2022. Menurut data, Realisasi RPJMD Ubaid
Yakub dan Anjas Taher sudah mencapai lebih dari 80 persen.
Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub mengatakan, progres
serapan paket pekerjaan fisik 2022 sampai Desember ini rata-rata sudah tereksekusi
di atas 80 persen. Sementara realisasi pembiayaan pada pekerjaan fisik baru
terserap 70 persen.
Ubaid menyatakan, realisasi yang dibilang cukup
fantastis pada akhir 2022 ini diperoleh dari laporan masing-masing pimpinan
SKPD pengelola dana alokasi khusus dan dana alokasi umum.
“Acuan laporan tiap-tiap pimpinan SKPD pada rapat evaluasi
Rabu kemari, 7 Desember maka dipastikan akhir Desember untuk pekerjaan fisik
yang dibiayai melalui DAK sudah bisa mencapai di atas 90 persen lebih,”
jelasnya.
Kendati begitu, lanjut Ubaid, ada empat pekerjaan
jembatan dianggarkan melalui DAK berpotensi terlambat diselesaikan. Ini karena belanja
bahan fabrikasi dari luar daerah.
Empat jembatan tersebut yaitu jembatan Mabulan,
Gogaili, Kali Buli dan Kali Beb. Keempat item ini nantinya diluncurkan kembali tahun
depan.
“Alasan diluncurkan karena bahanya membutuhan besi
baja, bahan fabrikasi yang didatangkan dari luar daerah. Pekerjaan akan
dilanjutkan dan sudah diaggarkan pada APBD 2023. Untuk program 2023, maka saya tegaskan
per Desember 2022 ini soal perencanaan kegiatan harus sudah selesai supaya di
Januari atau Februari mendatang begitu persetujuan hasil evaluasi ABPD oleh
Gubernur Maluku Utara, maka pekerjaan fisik sudah bisa dijalankan. Memang
pkerjaan 2022 sedikit terlambat karena ada perubahan penyesuaian pada kenaikan
pajak 11 persen. Kemudian terjadi perubahan sistem. Jadi di 2023 tidak ada
alasan lagi keterlambatan, kalaupun terlambat maka itu kelalaian kami,”
tuturnya.
Baca Juga:
Orang nomor satu di kabupaten bermotto limabot faifiye ini meminta kepada
tiap-tiap kepala OPD agar bisa bekerjasama dengan baik agar memaksimalkan
pekerjaan. Juga fokus menjalankan pekerjaan program kegiatan 2023.
“Itulah mengapa DPRD dan Pemerintah Daerah menyamakan
presepsi agar pengesahan APBD 2023 dipercepat. Ini supaya perencanaan kegiatan
di 2023 itu harus lebih awal, agar mungkin di Juli atau Agustus progresnya
sudah terlihat di 60 sampai 70 persen. Maka saya tegaskan dan ingatkan pimpinan
SKPD harus turut perhatian dan lebih memaksimalkan pekerjaan masing-masing,”
tegasnya. (mal/brn)
Artikel Terkait
