Pulau Maitara menjadi Pilot Project bagi wilayah lain di Malut

![]() |
Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar SH |
TIDORE,BRN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara (Malut) sukses menggelar kegiatan
Seribu Mimpi Maitara Untuk Anak Maluku Utara (SerbuMMi), di pantai wisata Pulau
Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Kamis (24/9).
Nahar didampingi Ketua DPRD Kuntu Daud, Staf Ahli Gubernur Idham
Umasangadji, Ketua Tim penggerak PKK Faoniah Djauhar Kasuba, Forkopimda Malut,
Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan Ibu, serta Kadis PPPA Musyrifah
Alhadar, tiba di lokasi kegiatan pukul 10:01 WIT.
Rombongan dijemput langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt
Ali Ibrahim, Wakil Wali Kota Muhammad Senen dan Forkopimda Tidore Kepulauan.
Nahar dijemput dengan tarian selamat datang dan prosesi acara joko hale saat
menginjakkan kaki di tanah yang familiar dengan mata uang seribu rupiah.
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga Dalam Sambutan yang
disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar SH mengatakankan bahwa
Sumber Daya yang paling berharga bagi suatu Negara adalah sumber daya
manusianya, menurutnya. Tidak ada negara maju tanpa sumberdaya manusia yang
berkualitas, kamis (24/09)
Sambung dia, investasi yang terbesar di indonesia berada di tangan
30,1 persen atau 79,55 juta anak Indonesia sesuai hasil sensus BPS tahun 2018.
“Dari angka tersebut pentingnya kita memenuhi hak-hak
anak,” Ucapnya.
Selain itu, Nahar juga menjelaskan Malut saat ini telah
dicanangkan delapan Desa Bebas Pornografi. Untuk itu dirinya berharap, kedepan
semakin banyak lagi desa/kelurahan di Malut yang memberikan komitmennya dalam
mencegah pornografi anak.
Harap diperhatikan, kegiatan ini bukan hanya sebatas serimonial
saja, tetapi benar-benar diperhatikan dan disertai dengan langkah konkrit.
Untuk itu, peningkatan kapasitas perangkat di empat desa sangat dibutuhkan,”katanya.
Dirinya berharap, saat ini kementerian PPPA telah meratifikasi
konvensi hak-Hk anak yang telah diturunkan dalam berbagai undang-undang yang
salah satunya undang-undang perlindungan anak.
Kegiatan pencanangan Pulau Maitara Bebas Pornografi juga
dirangkaikan dengan pembacaan Komitmen bersama sebagai Pulau Bebas Pornografi,
Penandatangan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Malut,
Pengukuhan Bunda Forum Anak Malut kepda Ibu Hj Faoniah Jauhar Kasuba disertai
dengan penyerahan Cendramata sekaligus peninjauan industri rumahan (pengolahan
ikan fufu) hasil produk lokal.
Hal senada juga
disampaikan Kepala Dinas PPPA Provinsi Malut, Musrifah Alhadar dalam laporannya
menyampaikan, penelitian terkini yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informasi dan UNICEF pada Tahun 2014 menunjukan bahwa sebagian besar anak-anak
dan remaja, baik dipedesaan maupun perkotaan telah terpapar dengan konten
pornografi yang ditampilkan di berbagai kontek secara tidak sengaja dalam
bentuk iklan yang bernuansa vulgar.
lanjut, kata Msurifah dengan jumlah pengakses situs-situs porno di
internet yang cenderung meningkat dari hari ke hari, maka perlu diwaspadai
dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kesehatan mental dan hubungan
interpersonal si pengguna termasuk dampaknya pada anak-anak sebagai pengguna
maupun sebagai objek pornografi.
“Kondisi ini tentu saja berbahaya dan memiliki dampak jangka
panjang jika tidak ada penanganan serius oleh pemerintah maupun dari keluarga
sebagai lingkungan terdekat dan juga dari masyarakat yang berada dalam suatu
wilayah dimana anak itu berada,”. Ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan yang dikemas dengan mengusung konsep “Seribu
Mimpi Maitara (SerbuMMI) untuk anak Maluku Utara, dengan harapan agar
mimpi-mimpi anak-anak Malut akan dimulai dari Pulau uang seribu ini.
“Kami menjadikan Pulau Maitara Sebagai Role Mode Pulau Bebas
Pornografi Anak di Maluku Utara,”jelas Musyrifah
Sementara itu, Wali Kota Ali Ibrahim pada kesempatan yang sama
mengucapkan selamat datang kepada Deputi Perlindungan Anak, Nahar di kota yang
telah meraih penghargaan Adipura kesembilan kali tersebut. Bahkan, ia juga
menyebut Tidore Kepulauan adalah kota kecil terbersih di dunia.
“Ini bukan kata Wali Kota, tapi beberapa pakar, para dosen
se-Asia dan Amerika pada saat itu berkunjung ke Tidore. Dan itu terbukti,
sembilan kali Adipura,”ujar Ali Ibrahim
Lanjut Ali, masyarakat Maluku Utara khususnya Tidore Kepulauan
sangat mengharapkan kehadiran Menteri Bintang Puspayoga.
Ia juga meminta kepada Kementerian PPPA RI memperjuangkan Dana
Alokasi Khusus (DAK) di tahun 20201 untuk kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Sehingga, mendukung kerja-kerja tim dalam mensosialisasikan Maluku Utara bebas
pornografi anak yang lebih baik.
![]() |
Penyerahan Penghargaan dari PPPA kepada Staf Ahli Gubernur Idham Umasangaji |
Pada kesempatan yang lain, sambutan tertulis Gubernur Malut, Abdul Ghani
Kasuba yang dibacakan staf ahli Idham Umasangaji bahwa Maluku Utara dengan
jumlah anak kurang lebih sebanyak 461.621 pada tahun lalu, 37.402 anak tersebut
berada di Kota Tidore Kepulauan dan 680 diantaranya berada di Pulau Maitara
ini.
Dari data laporan kekerasan, belum pernah terlapor dan tercatat kekerasan
baik terhadap perempuan maupun anak yang terjadi di Pulau Maitara.
“Dengan kondisi tersebut, kami sangat mendukung pencanangan Maitara
sebagai pulau bebas pornografi dan berharap menjadi pilot project bagi wilayah
lainnya dalam mewujudkan perlindungan anak khususnya dari bahaya pornografi
serta berharap kepada aparatur desa dan semua elemen masyarakat berkomitmen
dalam menjalankan sistem perlindungan anak,” katanya.
“Mewujudkan
Pulau bebas Pornografi bukan berarti Kita menolak pekembangan informasi
khususnya melalui internet, namun dengan upaya bersama oleh seluruh unsur
Masyarakat, Pemerintah berkomitmen agar anak-anak tidak terpapar dengan
Pornografi,”jelasnya
Untuk itu, Gubernur
mengajak semua pihak mulai dari Orang Tua, Guru, hingga Pemerintah Daerah untuk
turut serta dalam upaya melindungi anak dari ancaman Pornografi dengan
bersama-sama bergandeng tangan, dan menjaga agar anak-anak tidak menjadi korban
dari teknologi ke depan.(red)