Brindonews.com
Beranda News Pemuda Muhammadiyah Malut Desak Gubernur Tegas Pada Pimpinan OPD Yang Tidak Produktif

Pemuda Muhammadiyah Malut Desak Gubernur Tegas Pada Pimpinan OPD Yang Tidak Produktif

 

Wakil Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan
Antar Lembaga PWPM Malut, Sukur Suleman 


SOFIFI,BRN
– Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi
Maluku Utara (Malut) mendesak Gubernur Abdul Gani Kasuba agar tegas terhadap
pimpinan OPD yang tidak produktif, sehingga dapat bekerja dengan baik.





Wakil Ketuua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar lembaga PWPM Malut,
Sukur Suleman kepada wartawan mengatakan, pimpinan OPD yang tidak produktif
membuat program Pemprov Malut sering terbengkalai. Padahal pimpinan OPD yang
diangkat gubernur untuk membantu kerja-kerjanya, namun faktanya gubernur masih
geram terhadap anak buahnya.

Salah satu contoh, kata Sukur, masalah permintaan KPK terakit
sertifikat tanah yang lambat direspon oleh beberapa OPD sehingga membuat orang
nomor satu di Pemprov Malut itu geram hingga menyampaikan ke publik melalui
media massa.

“Bagi saya sepertinya pimpinan OPD ini belum serius dalam
memperhatikan daerah,  dan pastinya ada
mismanajemen antara gubernur dengan pimpinan OPD saat ini. Buktinya, permintaan
KPK terkait 100 sertifikat aset dibidang tanah belum dipenuhi, artinya bahwa
belum adanya koordinasi dan singkronisasi yang baik diantara pimpinan OPD
dengan gubernur,” ujar Sukur.





Lanjut Sukur sangat disayangkan jika hal seperti ini mereka lalai,
lalu bagaimana dengan mengurus birokrasi pemerintahan di Maluku Utara saat
ini.  Menurutnya, permintaan KPK terkait
100 sertifikat aset dibidang tanah untuk memastikan pemda memiliki lahan
bersertifikat dan legal dengan tujuan adalah meminimalisir terjadinya potensi
konflik pertanahan antara pemda dengan masyarakat.

Selain itu jJuga bagaimana 
KPK mendorang agar aset pemerintah daerah dapat tersertifikat.

Olehnya itu, kata Sukur, gubernur sebagai pejabat pembina
kepegawaian harus bersikap tegas kepada pimpinan OPD yang tidak produktif dan
tidak serius bekerja, bila perlua gubernur mengevaluasinya.





“Ini  Bukan persoalan like
and dislike yang kemudian melahirkan kinerja OPD  yang ABS (Asal Bapak Senang), tapi yang
terpenting adalah masa depan daerah dan tata kelolah pemerintahan yang baik
serta bersih itu terwujud,” pungkas Dosen Administrsai Negara Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara ini.(tim/red)

 

 





Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Iklan